JAKARTA,netiz.id — Komisi II DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) dengan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Kamis (09/10/25), untuk mempelajari mekanisme pengelolaan aset daerah dan strategi optimalisasi pemanfaatannya demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan DPRD Sulteng dipimpin Sony Tandra bersama anggota Vera R. Mastura dan Suryanto, didampingi Kasubid Penghapusan BPKAD Sulteng dan Tenaga Ahli DPRD, Eva Rantung. Mereka diterima langsung oleh Laila, Kasi TU UPT JAMC BPAD DKI Jakarta, beserta dua Tenaga Ahli.
Dalam pertemuan ini, Sony Tandra menyoroti sejumlah aset kementerian yang meski sudah dialihkan ke daerah melalui berita acara, masih bermasalah karena dokumen kepemilikannya belum lengkap. Ia ingin mengetahui cara Pemprov DKI Jakarta mengatasi persoalan tersebut dan pemanfaatan aset yang bisa meningkatkan PAD.
Suryanto menanyakan alasan pemisahan BPAD dari BPKAD DKI Jakarta, mengingat di daerah lain aset masih dikelola satu badan. Laila menjelaskan, sejak 2017 BPAD dipisahkan karena pengelolaan aset melibatkan banyak urusan, sehingga diperlukan lembaga tersendiri agar pengelolaan lebih efektif.
Laila juga membagikan pengalaman BPAD DKI Jakarta dalam memaksimalkan aset. Dari pendataan dan penataan bertahap (2017–2021), hingga meningkatkan nilai aset dari Rp 30 miliar menjadi Rp 400 miliar. Ia menegaskan, pengelolaan aset bukan hanya untuk PAD, tetapi juga harus bernilai guna. Saat ini, BPAD bekerja sama dengan BUMD untuk memanfaatkan aset secara optimal.
Kegiatan Korkom ini menjadi langkah penting DPRD Sulteng dalam memperkuat pengelolaan aset daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset yang lebih baik. (KB/*)
