PALU,netiz.id — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyambut dan mengukuhkan Agus Yulianto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah dalam upacara yang berlangsung di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (14/10/25).
Acara yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, bersama jajaran pejabat pemerintah provinsi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-400/K/SU/2025, Agus Yulianto ditetapkan menggantikan Edy Suharto yang kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam arahannya, Deputi BPKP Setya Nugraha menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan sinergi yang selama ini terjalin antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menekankan pentingnya peran BPKP dalam memperkuat pendampingan terhadap pemerintah daerah untuk memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“BPKP berkomitmen terus mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan yang baik. Program 9 BERANI yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada pejabat yang baru dikukuhkan dan memberikan penghargaan kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya selama bertugas di Sulawesi Tengah. Ia berharap kehadiran pimpinan baru BPKP dapat memperkuat sinergi antara lembaga pengawasan dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“BPKP adalah mitra strategis pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya berharap kerja sama ini semakin erat demi terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel,” tegas Anwar.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat. Gubernur mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjadikan efisiensi dan akuntabilitas sebagai budaya kerja, agar setiap kebijakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Dengan pengukuhan ini, Anwar Hafid optimistis sinergi antara Pemprov Sulawesi Tengah dan BPKP akan semakin kuat, membawa tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih transparan, efektif, dan berintegritas. (KB/*)
