PALU,netiz.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Donggala menggelar sosialisasi terkait netralitas kepala desa dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala desa se-Kabupaten Donggala dan dilaksanakan di Swiss-Belhotel Palu pada Kamis (05/09/24).
Acara ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepala desa dan aparat desa tetap menjaga netralitas mereka selama proses Pilkada, terutama saat masa kampanye.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu Donggala, Minhar, menyampaikan bahwa saat ini tahapan Pilkada sudah memasuki fase pencalonan. Sebanyak lima bakal calon telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala. Menurutnya, penetapan calon resmi akan dilakukan pada tanggal 22 September 2024, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Proses pencalonan saat ini masih berlangsung, dan KPU tengah memverifikasi semua persyaratan. Kita tunggu hasilnya pada tanggal 22 September, di mana akan diumumkan siapa saja yang akan resmi menjadi calon kepala daerah di Kabupaten Donggala,” ujar Minhar.
Setelah penetapan calon, tahapan kampanye akan dimulai pada tanggal 25 September. Minhar menekankan bahwa tahapan ini sering kali menjadi momen rawan pelanggaran netralitas, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat desa.
“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, potensi pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa paling sering terjadi di masa kampanye. Oleh karena itu, kami di Bawaslu berkomitmen untuk mencegah hal ini terjadi,” jelasnya.
Minhar juga mengungkapkan catatan dari pemilu sebelumnya, di mana pada tahun 2018 terdapat dua kepala desa dan satu sekretaris desa yang diproses karena dugaan pelanggaran netralitas. Namun, pada pemilu 2019 dan 2020, tidak ada kasus pelanggaran netralitas yang ditemukan.
“Ada penurunan signifikan terkait pelanggaran ini, dan kami berharap tren positif ini bisa berlanjut hingga Pilkada tahun ini,” tambahnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa masih ada beberapa kasus dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan kepala desa pada Pemilu 2024 lalu. Bawaslu Donggala telah melakukan berbagai upaya pencegahan, termasuk sosialisasi, namun tetap ada pelanggaran yang harus diproses.
“Untungnya, pelanggaran tersebut hanya sampai pada dugaan pelanggaran administrasi dan tidak berlanjut lebih jauh,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, Minhar berharap tidak ada lagi kepala desa atau aparat desa yang terlibat pelanggaran netralitas pada Pilkada 2024. Ia juga mengajak semua pihak untuk turut serta menjaga netralitas dan mematuhi aturan yang berlaku.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Bawaslu Donggala juga telah mencanangkan beberapa program, salah satunya adalah Desa Anti Politik Uang di sejumlah wilayah. Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak tergiur oleh politik uang dan memilih calon berdasarkan hati nurani.
Ia menambahkan bahwa sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong kepala desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di desanya tentang pentingnya menjaga netralitas dan menggunakan hak pilih sesuai keyakinan masing-masing, tanpa terpengaruh oleh iming-iming tertentu.
“Kami terus memberikan imbauan kepada seluruh pihak terkait, termasuk kepala desa dan aparat desa, agar tetap netral. Semoga Pilkada kali ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa kemajuan bagi Kabupaten Donggala,” tutup Minhar. (KB)
