DONGGALA,netiz.id – Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke Sulawesi Tengah mencatat momen penting bagi Kabupaten Donggala. Dalam agenda tersebut, AHY meninjau langsung kondisi Pelabuhan Donggala serta menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Didampingi Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, AHY mengawali kunjungannya dengan meninjau infrastruktur pelabuhan. Ia mengaku terkesan dengan kemajuan pembangunan terminal penumpang yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas dan distribusi barang di wilayah Sulawesi Tengah.
“Saya rasa ini adalah kenangan yang akan selalu saya bawa. Pelabuhan Donggala punya peran vital dalam menghubungkan masyarakat dengan potensi ekonomi daerah,” kata AHY.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan terdampak bencana. Untuk itu, AHY berencana menggelar rapat koordinasi besar di Palu bersama para kepala daerah se-Sulawesi dan Indonesia Timur guna memastikan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyerahkan ratusan sertifikat tanah kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Penyerahan itu mencakup sertifikat aset milik negara, daerah, hingga tanah wakaf sebagai bagian dari program reforma agraria.
“Sertifikat ini bukan sekadar legalitas, tapi juga alat pemberdayaan ekonomi. Gunakan secara produktif. Ini bukti nyata negara hadir memberi kepastian hukum,” ujar AHY di hadapan para penerima sertifikat.
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menyampaikan bahwa realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sulteng telah mencapai lebih dari 95 persen. Di Kabupaten Donggala sendiri, sertifikat yang diserahkan pada kunjungan ini berjumlah 160 bidang dari total 4.384 bidang di provinsi tersebut.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan apresiasinya atas komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat.
“Tanah bukan hanya objek ekonomi, tapi juga identitas dan masa depan. Sertifikat tanah memberi ketenangan dan membuka akses permodalan,” ungkap Anwar.
Dalam kesempatan itu, Anwar juga menyampaikan harapan agar percepatan sertifikasi lahan Pelabuhan Gonenggati di Donggala segera ditindaklanjuti.
Senada dengan itu, Bupati Donggala Vera Elena Laruni berharap pemerintah pusat segera memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur dasar di wilayahnya.
“Masih banyak jalan dan jembatan kami dari batang kelapa. Saat hujan, anak-anak tak bisa ke sekolah. Kami sangat berharap bantuan nyata dari pusat untuk daerah kami yang masih tertinggal dan rawan bencana ini,” tutup Vera. (KB/*)
