Menu

Mode Gelap

Daerah · 16 Feb 2023

1 dari 3 Desa Terpilih di Sulteng Bakal Jadi Percontohan Program Anti Korupsi


 1 dari 3 Desa Terpilih di Sulteng Bakal Jadi Percontohan Program Anti Korupsi Perbesar

DONGGALA,netiz.id — Salah satu desa perwakilan () bakal menjadi desa percontohan anti korupsi.

Hal itu diungkapkan Rino Handono Kasatgas direktorat pemilihan perdan serta masyarakat di () saat dikonfirmasi media ini. Kamis (16/2/23)

Rino mengatakan pihaknya telah menerima usulan dari 3 kabupaten yang mengusulkan desa untuk menjadi desa percontohan anti korupsi.

“Di Sulteng ada 3 desa diantaranya, desa Kota Raya Selatan dari kabupaten Parigi Moutong, desa Kalukubula dari kabupaten Sigi dan desa Limboro dari ,” Bebernya

Ia mengaku kehadiran hari ini di Sulteng dan saat ini berada di Donggala untuk beraudiens dengan bupati terkait kegiatan rapat koordinasi di tanggal 18 Oktober 2022 tahun lalu, waktu itu KPK mengundang 22 provinsi dimana di wakili oleh Bupati, Sekda, inspektorat dan kadis PMD dalam hal ini memberikan usulan 3 desa di daerahnya untuk perwakilan Sulteng.

“Kedatangan kami di Sulteng juga untuk melakukan observasi di 3 desa yang usulan 3 kabupaten,” Ujarnya

Terkait kedatangan di Donggala, Selain audiens sama Bupati. Pihaknya Juga melakukan observasi desa Limboro yang di usulkan oleh kabupaten Donggala sebagai contoh atau sampel dilakukan penilaian.

“Adapun observasinya itu dimana kami melihat sarana prasarana, masyarakat dan tata laksana terkait pemerintahan desa,” Ungkapnya

Dari penilaian itu, kata dia, apakah desa Limboro layak untuk mewakili Sulteng sebagai program percontohan desa anti korupsi.

“Dari hasil observasi nantinya akan ada ditentukan siapa menjadi desa anti korupsi,” Katanya

“Limboro sendiri terpilih atas usulan pemerintah kabupaten Donggala, pemerhati anti korupsi,” Tuturnya menambahkan.

Ia menambahkan lagi nantinya akan ada Bimbingan Teknis () yang dilakukan dengan menghadirkan (Narsum) dari , dengan memberikan pemahaman pengelolaan dan penggunaan dana desa.

“Sehingga Kedepannya tidak ada lagi kades dan aparat desa yang menjadi tersangka. Dari data kami, Tahun 2015 hingga 2022 ada kasus 628 dan Hampir 1000 tersangka kades dan aparat desa di seluruh Indonesia,” Ucapnya

Terakhir, Ia menyampaikan bahwa pihaknya menggunakan kewenangan pencegahan dgn indikator ini, seberapa parahnya atau baiknya desa dalam pengelolaan dana desa dan Transparansi dana desa, masyarakat kearifan lokal.

“Saya berharap di tahun 2025 semua desa di Sulteng dapat mengimplementasikan program tersebut dan menjadi contoh untuk desa lain.” Demikian Rino Handono. (KB)

 

Artikel ini telah dibaca 59 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Empat Raperda Disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulteng

25 Juni 2024 - 08:12

DPRD Provinsi Sulteng

KPU Donggala Gelar Bimtek PPK di Hotel Kota Palu Tuai Sorotan

25 Juni 2024 - 07:32

Burhanuddin

Banjir Bandang Terjang Desa Mbuwu Donggala, Ratusan Rumah Terendam, Warga Membutuhkan Bantuan Mendesak

24 Juni 2024 - 22:19

Desa Mbuwu

Banjir Bandang Desa Dampal Donggala, Pj Bupati Salurkan Bantuan Langsung kepada Korban

24 Juni 2024 - 21:45

Pj Bupati Donggala, Moh Rifani

PMI Donggala Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Desa Dampal

24 Juni 2024 - 21:00

PMI Donggala

Pasien RSUD Undata Mengadu ke Ombudsman Soal Pelayanan Kurang Memuaskan

24 Juni 2024 - 19:10

Ika Fatmawati
Trending di Daerah