PALU,netiz.id — Suasana haru menyelimuti kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Tondo, Jumat (17/10/25), saat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, turun langsung ke lokasi menanggapi keluhan ratusan warga yang terancam digusur oleh pengembang PT Intim Abadi Persada. Didampingi Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulteng, Eva Susanti Bande, kedatangan Wagub disambut dengan air mata bahagia dan tepuk tangan panjang warga.
Tanpa basa-basi, Reny menegaskan sikap tegas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berpihak kepada rakyat kecil.
“Saya tegaskan, tidak boleh ada penggusuran di sini,” katanya.
Menurutnya, pemerintah tidak akan membiarkan tindakan sewenang-wenang terhadap warga yang telah lama tinggal di kompleks Mess Pondok Karya LIK Trans Tondo. Ia meminta warga segera melapor kepada Satgas PKA bila ada upaya intimidasi lanjutan dari pihak pengembang.
Langkah cepat pun diambil. Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, telah mengeluarkan dua surat penting: instruksi penghentian sementara proses penggusuran, serta undangan mediasi antara warga dan pihak pengembang pada 24 Oktober 2025 mendatang.
Ketua RT 02/RW 12, Dwi Sartika, tak kuasa menahan tangis haru. “Kami sudah dua tahun mencari keadilan, tapi baru kali ini kami benar-benar didengar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Satgas PKA, Eva Susanti Bande, menegaskan Satgas akan menjadi benteng terakhir bagi warga yang terancam kehilangan tempat tinggal.
“Keputusan Gubernur sudah jelas. Tidak boleh ada lagi air mata penggusuran di Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Kehadiran Wagub Reny dan Satgas PKA menjadi simbol nyata bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Di mata warga, langkah itu bukan sekadar intervensi, tapi bentuk nyata negara hadir membela rakyatnya. (KB/*)
