PALU,netiz.id — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga dan menurunkan laju inflasi. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi TPID bersama pemerintah kabupaten/kota di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (03/09/25).
Dalam rapat yang juga diikuti Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Kepala BI Sulteng Muhammad Irfan Sukarna, Kepala BPS Sulteng Imron Taufik J. Musa, serta sejumlah bupati melalui zoom meeting tersebut, Anwar menyampaikan bahwa inflasi Sulteng pada Agustus 2025 mencapai 3,62 persen (year-on-year). Angka ini menempatkan Sulteng masuk 10 besar provinsi dengan inflasi tertinggi nasional.
“Kalau kita lihat per kabupaten, Tolitoli mencatat 5,70 persen, Morowali 5,69 persen, dan Banggai 4,66 persen. Tiga daerah ini harus segera bergerak cepat karena menjadi penyumbang terbesar inflasi Sulteng,” tegasnya.
Anwar menyebut beras sebagai komoditas utama pemicu inflasi, terutama di Morowali, Tolitoli, dan Banggai. Untuk itu, ia mendorong gerakan pasar murah yang lebih masif hingga ke desa-desa.
“Kita libatkan Bulog, TNI-Polri, kepala desa, camat, semua harus bergerak bersama. Target kita, dalam tiga bulan ke depan inflasi harus turun di bawah 3,5 persen,” ujar Anwar.
Ia juga menekankan agar rakor tidak hanya berhenti pada pembahasan konsep, melainkan menghasilkan langkah konkret yang langsung dirasakan masyarakat. “Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata agar harga tetap terkendali,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BI Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna, memaparkan bahwa distribusi beras dari daerah produsen seperti Banggai dan Morowali justru lebih banyak diserap ke luar provinsi, termasuk Gorontalo dan Maluku Utara. Hal ini membuat harga beras di Sulteng lebih tinggi dibandingkan daerah tujuan distribusi.
Padahal, menurut data BPS, hingga Agustus 2025 Sulteng masih mencatat surplus beras lebih dari 58 ribu ton. Namun, ketidakseimbangan distribusi membuat stabilisasi harga terganggu. Karena itu, BI menekankan perlunya pengaturan ulang distribusi agar kebutuhan dalam provinsi lebih dulu terpenuhi sebelum dipasarkan ke luar daerah.
Irfan juga mengingatkan faktor musim hujan pada Oktober yang bisa menghambat proses pengeringan panen. Menurutnya, penguatan rantai distribusi dan peningkatan kapasitas rice milling unit di daerah, seperti Parigi Moutong, harus segera dilakukan agar kualitas beras lebih terjaga dan distribusi lancar.
Rakor tersebut merumuskan empat fokus utama TPID, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Baik Gubernur maupun Kepala BI menekankan bahwa pengendalian ekspektasi masyarakat sama pentingnya dengan menjaga stok beras.
“Otoritas harus hadir di pasar. Masyarakat harus yakin bahwa pemerintah menjaga harga tetap stabil. Ekspektasi positif ini akan membantu menahan laju inflasi,” pungkas Anwar Hafid. (KB/*)
