JAKARTA,netiz.id — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin rombongan kepala daerah se-Sulteng menghadiri sosialisasi dan penguatan komitmen antikorupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (06/08/25) di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para bupati, wali kota, dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kolektif memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
“Kami datang untuk menyelaraskan langkah pemberantasan korupsi dari pusat hingga ke daerah. Ini bentuk komitmen kami terhadap integritas,” tegas Gubernur Anwar Hafid melalui akun media sosialnya, Kamis (07/08/25).
Mantan Bupati Morowali dua periode itu menekankan bahwa integritas harus menjadi pondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. Ia juga menyatakan siap mendukung penuh langkah-langkah KPK dalam mendorong reformasi birokrasi di daerah.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan pengarahan langsung kepada para kepala daerah dan pimpinan legislatif. Tanak yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menyoroti pentingnya moralitas dalam jabatan publik.
“Saya malu kalau daerah saya banyak korupsi. Rapat ini diadakan karena rasa sayang kami terhadap bapak-ibu sekalian. Apa pun yang disembunyikan, pasti ketahuan. Alat kami di KPK sudah sangat canggih,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah untuk kembali membaca dan menghayati sumpah jabatan. Menurutnya, sumpah itu bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen moral yang harus dijaga.
Lebih lanjut, Johanis Tanak menyampaikan bahwa korupsi dalam pelayanan publik kini menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, KPK mendorong pendidikan antikorupsi masuk ke dalam kurikulum sejak tingkat sekolah dasar.
“Ke depan, pendidikan antikorupsi akan masuk dalam kurikulum, agar sejak dini masyarakat memahami nilai-nilai integritas,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas di Sulawesi Tengah. (KB/*)
