PALU,netiz.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengakselerasi pemerataan energi listrik melalui program unggulan bertajuk “BERANI Menyala”. Program ini merupakan bagian dari visi Nawacita BERANI yang menjadi arah pembangunan daerah hingga tahun 2029, dengan fokus utama memperluas akses listrik di desa-desa terpencil yang belum teraliri jaringan PLN.
Langkah tersebut ditegaskan Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, saat memimpin rapat koordinasi internal sektor energi dan pertambangan di Aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (28/7/2025). Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Ajen Kris dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dr. Yoppy Patiro.
“Program BERANI Menyala adalah bentuk komitmen kita untuk menghadirkan keadilan energi. Tidak boleh ada lagi desa yang tertinggal karena gelap,” tegas Gubernur Anwar dalam arahannya.
Program ini, lanjutnya, akan menjadi prioritas yang digenjot selama lima tahun ke depan dengan dukungan penuh dari PT PLN dan berbagai instansi terkait. Pemprov menargetkan seluruh desa di Sulawesi Tengah dapat menikmati listrik yang layak dan berkelanjutan.
Selain soal listrik, Gubernur Anwar Hafid juga menyoroti pentingnya tata kelola sektor pertambangan yang lebih baik. Ia mendorong penerapan kaidah pertambangan yang mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Sulteng juga mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang bertugas menyelesaikan konflik pertambangan dan menangani isu-isu lingkungan yang mengemuka di masyarakat.
Gubernur turut menyoroti persoalan penambangan tanpa izin (PETI) yang masih marak. Ia menginstruksikan Dinas ESDM segera menyusun pedoman penanganan PETI secara legal dan terstruktur. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah skema kemitraan antara penambang rakyat dan Koperasi Merah Putih sebagai jalan legalisasi yang berpihak pada masyarakat kecil.
Menutup arahannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak bekerja secara sektoral dan terpisah, tetapi saling terhubung dalam mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. (KB/*)
