PALU,netiz.id — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan, memimpin langsung Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Gabungan Komisi DPRD Sulteng pada Kamis (03/07/25). Rapat tersebut membahas laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, termasuk capaian penyerapan anggaran dan kinerja mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam forum tersebut, Aristan menyampaikan bahwa masing-masing komisi telah menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi strategis. Komisi III, yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, misalnya, menyoroti proyek-proyek yang belum dianggarkan serta pekerjaan yang tertunda akibat keterbatasan dana maupun kebijakan efisiensi. Komisi merekomendasikan agar pekerjaan prioritas tersebut dapat diakomodasi dalam penganggaran APBD 2026, sekaligus menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan program dan kemampuan serapan anggaran. Mereka juga mendorong pemberian sanksi kepada pelaksana proyek yang tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Sementara itu, Komisi II menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp2 triliun, atau sekitar 93,94 persen dari target. Meski capaian tersebut dinilai positif, komisi menilai masih banyak potensi PAD yang belum tergali secara maksimal. Untuk itu, mereka merekomendasikan penguatan pengawasan terhadap wajib pajak, pembenahan sistem digitalisasi, optimalisasi aset daerah, serta pengembangan sektor-sektor PAD baru.
Komisi I juga turut menyampaikan kritik terhadap sejumlah anggaran yang tidak terealisasi. Mereka mendesak agar permasalahan tersebut segera diselesaikan. Selain itu, Komisi I menyoroti masih minimnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana bagi penghuni asrama di sejumlah daerah.
Aristan menyatakan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi dari masing-masing komisi akan menjadi bahan pembahasan lanjutan antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kita harap semua rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti demi perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan,” ujarnya.
Rapat ini merupakan bagian dari proses evaluasi tahunan DPRD Sulteng untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
(KB)
