JAKARTA,netiz.id — Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Syarifuddin Hafid, memimpin rombongan Komisi IV DPRD Sulteng dalam kunjungan kerja ke Jakarta, Jumat (09/05/25). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Dalam lawatan tersebut, rombongan DPRD Sulteng mengunjungi dua kementerian sekaligus, yakni Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di Kemnaker, mereka diterima oleh Subkoordinator Hubungan Antar Lembaga, Dicky Riswana, bersama Abdul Azis Jabbar. Sementara di Kemendagri, konsultasi diterima oleh Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Otonomi Daerah, Dra. Imelda, beserta jajaran.
Rombongan Komisi IV DPRD Sulteng terdiri dari sejumlah anggota, antara lain Hidayat Pakamundi, Hj. Zalzulmida A. Djanggola, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, Dr. I Nyoman Slamet, Abdul Rahman, ; Maryam Tamoreka; Sri Atun; serta tenaga ahli Dr. Asri Lasatu.
Dalam pertemuan di Kemnaker yang berlangsung di Ruang Rapat Barenbang, berbagai persoalan ketenagakerjaan di Sulteng menjadi sorotan. Syarifuddin Hafid secara tegas mengungkapkan kondisi tenaga kerja di Kabupaten Morowali, khususnya di perusahaan GNI, yang dinilainya masih jauh dari kata layak. Ia menyoroti rendahnya upah, minimnya fasilitas keselamatan kerja, serta terbatasnya layanan kesehatan yang hanya sekelas klinik, meskipun jumlah pekerja mencapai ratusan ribu orang.
“Bayangkan, dengan jumlah pekerja sebanyak itu, fasilitas kesehatan yang disediakan hanya berupa klinik. Padahal risiko kerja yang dihadapi sangat tinggi,” ujar Syarifuddin.
Politisi Demokrat Sulteng juga mengkritisi dominasi tenaga kerja asing (TKA) yang dinilai melebihi jumlah tenaga kerja lokal, serta terbatasnya akses DPRD dalam melakukan pengawasan langsung ke wilayah perusahaan. Menurutnya, hal ini sangat merugikan pekerja lokal dan harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan Raperda.
Senada dengan itu, Hj. Zalzulmida A. Djanggola menanyakan kesiapan Kemnaker dalam menyediakan pelatihan khusus bagi pengawas ketenagakerjaan di daerah, mengingat keterbatasan jumlah pengawas saat ini.
Sementara Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah dari Fraksi PKS menyoroti pentingnya kehadiran kantor perwakilan perusahaan di daerah operasional untuk memudahkan penyelesaian persoalan buruh. Ia juga menekankan perlunya pengaturan proporsi pekerja lokal dan TKA secara tegas dalam Raperda.
Beberapa anggota lain, seperti Dr. I Nyoman Slamet, Abdul Rahman, dan Maryam Tamoreka, mengangkat isu perlindungan buruh migran serta sinkronisasi Raperda dengan revisi terbaru Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Adapun di Kemendagri, pembahasan difokuskan pada aspek legal formal Raperda, seperti dasar hukum, kewenangan daerah, dan sinkronisasi dengan sejumlah regulasi lain. Dra. Imelda menekankan perlunya kejelasan dalam pengaturan sanksi pidana dan administratif, serta pentingnya penyusunan Raperda yang sesuai dengan norma regulasi nasional.
Menurut Imelda, kompleksitas persoalan ketenagakerjaan di Sulteng membutuhkan regulasi yang adaptif dan implementatif. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mengkaji substansi Raperda secara mendalam agar menjadi produk hukum yang efektif di lapangan.
Dengan dua pertemuan penting ini, DPRD Sulteng berharap Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dapat disempurnakan agar lebih responsif terhadap persoalan nyata yang dihadapi pekerja, serta memperkuat peran pengawasan oleh pemerintah daerah. (*)
