PALU,netiz.id — Longsor terjadi di Desa Loli Saluran, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pada Rabu pagi (14/02/25). Insiden yang terjadi di sekitar SDN 21 Banawa itu mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Aristan. Ia meminta agar kejadian ini segera ditangani untuk menghindari dampak lebih lanjut.
Aristan mengungkapkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Inspektur Tambang, dan Komisi III DPRD guna memastikan langkah cepat dalam menangani situasi ini.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Sekdaprov, Inspektur Tambang, dan Komisi III DPRD agar kejadian ini segera ditindaklanjuti. Semoga bisa segera ditangani agar tidak membahayakan jiwa dan merugikan semua pihak,” ujarnya dalam komentar di sosial media pada Senin (14/02/25).
Menurut Inspektur Tambang, pihaknya telah menghubungi perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi kejadian dan segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan.
Aristan juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Palu dan Donggala. Ia meminta pemerintah daerah segera membentuk tim terpadu untuk meninjau kembali izin serta operasional perusahaan tambang guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Saya meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh agar semua dampak bisa diminimalkan. Saya juga telah berkomunikasi dengan Ibu Sekdaprov, yang menyampaikan bahwa beliau sudah berkoordinasi dengan BNPB untuk merespons situasi bencana di lapangan. Semoga tidak ada korban dalam kejadian ini, dan ancaman terhadap masyarakat sekitar dapat segera ditangani,” tambahnya.
Selain itu, Politisi NasDem itu juga telah mengusulkan kepada Pemda agar segera membentuk tim terpadu untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan tambang di Palu dan Donggala.
“Kami berharap tim ini bisa segera terbentuk agar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Saya juga telah menyampaikan kepada Komisi III DPRD Provinsi Sulteng agar segera mengadakan rapat dengar pendapat dengan semua pihak terkait. Selain itu, kami mengusulkan agar Pemda segera membentuk tim terpadu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan operasional pertambangan. Langkah ini penting agar ada penataan serta perbaikan guna meminimalisir dampak negatif dan potensi kerugian bagi masyarakat maupun daerah,” tutupnya.
