Menu

Mode Gelap

Daerah · 23 Des 2024

Ketua DPRD Donggala Akan Tinjau Aktivitas Tambang yang Diduga Merusak Perkebunan Warga  


					Ketua DPRD Donggala, Moh Taufik. FOTO: TIM Perbesar

Ketua DPRD Donggala, Moh Taufik. FOTO: TIM

,netiz.id — Ketua DPRD Donggala, Moh. Taufik, berencana meninjau langsung lokasi aktivitas tambang milik CV Rahma Cipta Katulistiwa di , Kecamatan , Kabupaten Donggala. Peninjauan ini dilakukan menyusul keluhan yang mengungkapkan bahwa aktivitas tambang tersebut telah merusak lahan perkebunan .  

Taufik menjelaskan bahwa meskipun kewenangan penertiban tambang berada di tingkat provinsi, di mana penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), DPRD Donggala tetap berkomitmen untuk mengadvokasi persoalan ini.  

“Ini menyangkut kepentingan masyarakat Kecamatan Sojol, khususnya Desa Bou, di mana seluruh lahan perkebunan warga mengalami kerusakan akibat aktivitas perusahaan tersebut. Kami akan berupaya agar masalah ini mendapatkan perhatian serius,” tegas Taufik saat dikonfirmasi pada Senin (23/12/24)

Sebelumnya, ratusan petani Desa Bou yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sojol menggelar aksi di depan pada Senin (16/12/24). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pemerintah untuk segera menutup tambang yang dianggap merusak lahan pertanian.  

Para demonstran membawa berbagai poster bertuliskan, “Tutup Galian C,” “Tambang Galian C Perusak Lahan Warga,” dan “DPRD Donggala, Dengar dan Lihat Jeritan Warga Sojol.”  

Koordinator aksi, Burhan Bidu, menyatakan bahwa masyarakat menolak keberadaan tambang yang telah beroperasi maupun rencana pembukaan tambang baru karena dampaknya sangat merugikan petani.  

“Kami, masyarakat Desa Bou, meminta tambang yang sudah beroperasi segera ditutup. Kami juga menolak tambang baru karena aktivitas ini menyebabkan ribuan pohon kelapa jatuh ke . Kami mendesak perusahaan untuk memberikan ganti rugi,” ujarnya kepada media pada Selasa (17/12/24).  

Burhan juga menambahkan bahwa masyarakat meminta pemerintah menghentikan sementara seluruh aktivitas tambang hingga tercipta dialog antara pihak perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. (KB) 

Artikel ini telah dibaca 570 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Inflasi Sulteng Terkendali di Angka 3,31 Persen, TPID Perkuat Stok Pangan Hadapi Idul Fitri 2026

14 Januari 2026 - 19:32

Wagub Sulteng, Reny Lamadjido

Wagub Sulteng Pimpin Rapat TPID, Siapkan Strategi Kendalikan Inflasi Jelang Ramadan

14 Januari 2026 - 19:15

Wagub Sulteng, Reny Lamadjido

Wakil Ketua Fraksi PKS, Takwin Tinjau dan Bantu Korban Banjir di Desa Wani

14 Januari 2026 - 18:51

Takwin

Relawan PKS Bersihkan Rumah Lansia Korban Banjir di Desa Wani

14 Januari 2026 - 17:52

PKS SULTENG

Komisi I DPRD Sulteng Dorong Penganggaran Honorarium KPID dan KI yang Proporsional

14 Januari 2026 - 12:49

DPRD SULTENG

Korban Banjir Aceh Terima Kiriman 1.000 Paket Abon dari Masyarakat Sulteng

14 Januari 2026 - 12:00

Yakesma Sulteng
Trending di Daerah