DONGGALA,netiz.id — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Donggala, Kasman Lassa, dikabarkan telah menarik diri dari perhelatan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Hasil pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) KPU Donggala telah dirilis, dan Kasman Lassa terdaftar sebagai bacaleg nomor urut 1 untuk PAN di Daerah Pemilihan (Dapil) 1, yang mencakup wilayah kecamatan Banawa dan Banawa Tengah.
Namun, hal ini dibantah tegas oleh Sekretaris DPD PAN Donggala sekaligus bacaleg Dapil 7 Donggala-Sigi, Ahmad Rasyid, ketika dimintai konfirmasi oleh media ini pada Senin (11/9/23).
Ahmad Rasyid menegaskan bahwa 35 Bacaleg PAN Donggala telah melewati tahapan DCS dan saat ini telah siap untuk menuju Tahapan Daftar Calon Tetap (DCT).
“Seluruh kader PAN Donggala semuanya baik-baik saja, isu ini hanya dibangun untuk menjatuhkan elektabilitas seorang Kasman Lassa,” ucapnya.
Bacaleg nomor 10 itu juga menjelaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu berlaku hingga penetapan DCT oleh KPU pada tanggal 3 November 2023 sebagai berakhirnya jabatan Kasman Lassa sebagai Bupati Donggala.
“Pada tanggal 26 September hingga 3 Oktober 2023, seluruh SK Pemberhentian baik itu kepala daerah, kepala desa, BPD, dan ASN yang ikut dalam Bacaleg harus memasukkan SK tersebut sebagai persyaratan. Jika tidak, maka bersiap di TMS kan oleh KPU,” jelasnya.
Terakhir, Sekretaris PAN Donggala itu menambahkan bahwa masa terakhir jabatan Kasman Lassa sebagai Bupati, Kasman Lassa aktif dalam tugas negara, di antaranya memekarkan sekaligus meresmikan beberapa desa di Kabupaten Donggala. Demikian Ahmad Rasyid.
Di sisi lain, Ketua KPU Donggala, M. Unggul, mengatakan sesuai dengan norma PKPU, tahapan ini masih berlangsung, dan penggantian bacaleg akan dimulai pada tanggal 24 September hingga 3 Oktober 2023 yaitu di tahapan pencermatan DCT.
“Ketika telah melewati tahapan pada tanggal 3 Oktober, maka partai tidak dapat lagi mengganti bacaleg sesuai dengan tahapan dalam Peraturan KPU 10 tahun 2022,” tegas Unggul. (KB)
