JAKARTA,netiz.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tanah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Penegasan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Selasa (16/07/25).
“Tidak akan ada kebijakan pangan kalau tidak ada tanah. Tanah itu adalah problem kemanusiaan. Karena itu, semua program pangan harus bertumpu pada kepastian lahan,” tegas Nusron Wahid di hadapan jajaran BPK.
Dalam paparannya, Menteri Nusron memaparkan empat strategi utama yang ditempuh Kementerian ATR/BPN dalam mendukung ketahanan pangan. Pertama, melalui perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kedua, penerapan skema Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Ketiga, optimalisasi tanah telantar untuk redistribusi kepada masyarakat. Dan keempat, percepatan penyelesaian tata ruang hingga tingkat detail.
Menurut data kementerian, kebijakan LSD terbukti menekan laju alih fungsi lahan sawah secara drastis. Jika sebelumnya alih fungsi lahan bisa mencapai puluhan ribu hektare per tahun, maka sejak kebijakan LSD diterapkan, dalam empat tahun terakhir hanya terjadi konversi sekitar 5.600 hektare di delapan provinsi.
“Selama saya menjabat, saya belum pernah menandatangani satu pun izin alih fungsi LSD,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan pentingnya tata ruang yang akurat untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak saling tumpang tindih, baik di sektor pangan, energi, perumahan, maupun hilirisasi industri.
Ia juga menyampaikan bahwa kementeriannya tengah menyiapkan optimalisasi atas tanah-tanah telantar serta tanah eks Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang masa izinnya telah berakhir. Tujuannya adalah untuk mendukung program redistribusi lahan kepada masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula sejumlah pemateri lainnya, yakni Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Menteri ATR/BPN turut didampingi oleh Inspektur Jenderal Dalu Agung Darmawan dan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari. (KB/*)
