Menu

Mode Gelap

Nasional · 8 Feb 2025

Susno Duadji Apresiasi Keterbukaan Menteri Nusron dalam Selesaikan Polemik Pagar Laut


					Susno Duadji. FOTO: istimewa Perbesar

Susno Duadji. FOTO: istimewa

,netiz.id — Langkah tegas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (), , dalam menangani polemik yang mencuat sejak awal tahun , mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satu dukungan datang dari mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri periode 2008-2009, Susno Duadji.

Dalam sesi telekonferensi Sindo Prime yang disiarkan oleh Sindo News TV pada Selasa (04/02/25), Susno Duadji menyampaikan apresiasinya atas langkah . “Kita patut bersyukur karena masalah ini semakin jelas. Kami juga berterima kasih dan memberikan setinggi-tingginya kepada Kementerian ATR/BPN, karena merekalah yang pertama kali berani membuka masalah ini,” ujarnya.

Susno juga menekankan pentingnya dukungan terhadap keterbukaan Menteri Nusron dalam memberikan informasi kepada publik terkait polemik ini. Mulai dari proses pemeriksaan sertifikat, pembatalan sertifikat, hingga perkara yang sedang berlangsung, semua langkah ini dinilai sebagai upaya transparan yang patut diapresiasi. “Kami percaya bahwa persoalan pertanahan di wilayah lain juga akan diusut dengan cara serupa. Namun, tentu tidak bisa dilakukan sekaligus,” tambahnya.

Lebih lanjut, Susno mendorong semua pihak terkait, terutama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, untuk turut mengambil langkah tegas. “Masa hanya Kementerian ATR/BPN yang berani bertindak? Ini bukan lagi sekadar tuntutan, melainkan kewajiban,” tegasnya.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, yang turut sebagai narasumber dalam acara tersebut. Menurutnya, langkah tegas yang diambil oleh kementerian perlu didukung oleh semua pihak. “Jika semua bersikap kooperatif dan terbuka, masalah ini akan bisa diselesaikan dengan jelas. Masyarakat pun bisa melihat prosesnya dari awal hingga akhir,” ujar Harison.

Sementara itu, Kholid, yang hadir mewakili nelayan, berharap polemik pagar laut ini dapat segera diselesaikan melalui proses hukum yang transparan dan adil. “Pemerintah sudah seharusnya bertindak tegas seperti ini. Tindakan yang diambil harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, langkah Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan pertanahan secara lebih komprehensif dan berkeadilan. (*)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Kepala Biro Humas ATR/BPN Dorong Satker Responsif Terhadap Isu Strategis Daerah

19 Juli 2025 - 09:15

ATR BPN RI

Dirjen ATR/BPN Tegaskan Tanah Hak Milik Tidak Serta-Merta Diambil Negara Meski Kosong

19 Juli 2025 - 08:50

ATR BPN RI

Wamen ATR Ossy Dermawan: Reforma Agraria Harus Jadi Strategi Berkeadilan dan Berkelanjutan

19 Juli 2025 - 08:30

Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Kunjungi Sulut, Perkuat Sinergi Program Strategis Pertanahan

18 Juli 2025 - 06:31

ATR BPN RI

Kementerian ATR/BPN Gandeng Tiga Universitas Dukung Tata Ruang Berkelanjutan di Sumatra

18 Juli 2025 - 06:22

ATR BPN RI

Tanah Jadi Kunci Swasembada Pangan, Menteri ATR Nusron Wahid Paparkan Empat Strategi Utama

18 Juli 2025 - 06:08

ATR BPN RI
Trending di Nasional