JAKARTA,netiz.id — Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, secara resmi membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk Pagu Anggaran Tahun 2026. Kegiatan ini digelar secara daring pada Selasa (29/07/25) dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari jajaran pusat dan daerah.
Dalam arahannya, Pudji menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan ini terbatas, hanya tiga hari, sehingga efektivitas kerja sangat diperlukan.
“Saya imbau rekan-rekan untuk bekerja secara efektif agar pagu 2026 ini benar-benar berkualitas. Transparan, akuntabel, dan menjawab kebutuhan publik,” tegasnya.
Berdasarkan surat edaran bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 24 Juli 2025, pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp9,499 triliun. Pudji berharap, proses penyusunan RKA-K/L dapat merinci kebutuhan anggaran berdasarkan program strategis yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pejabat di pusat dan daerah. Menurutnya, sinergi yang kuat akan menentukan keberhasilan perencanaan dan implementasi program kerja ATR/BPN.
“Saya minta kita semua jangan berpikir sektoral. Kita satu, bendera kita adalah ATR/BPN,” ujarnya.
Lebih jauh, Pudji mengingatkan bahwa inti dari pekerjaan Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh jajaran untuk menumbuhkan empati dan tidak melihat siapa yang datang, melainkan kepentingan yang dibawa.
“Core business kita adalah melayani. Kita ini pembantu masyarakat, bukan raja. Kita harus bisa berempati,” tandasnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ATR/BPN. Sekjen berharap seluruh rangkaian kegiatan ini bisa menjadi tonggak penting dalam menyusun anggaran yang berdampak nyata bagi masyarakat di tahun 2026. (KB/*)
