JAKARTA,netiz.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya pengelolaan aset negara secara optimal dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (05/05/25). Dalam rapat tersebut, Presiden secara khusus menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh konsesi tanah yang telah jatuh tempo, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
“Pak Nusron, nanti dicek dan diteliti ya. Cek semua konsesi HGU, HGB yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” tegas Presiden Prabowo saat memimpin rapat kabinet tersebut.
Menanggapi arahan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai melakukan identifikasi atas tanah-tanah yang masuk kategori tanah telantar. Menurutnya, tanah-tanah yang masa izinnya habis dan tidak diperpanjang akan dikembalikan ke negara dan diserahkan kepada Bank Tanah.
“Kami melihat, berapa banyak tanah yang pernah diberikan haknya, tapi kini jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Ini yang biasanya masuk kategori tanah telantar dan menjadi aset Bank Tanah,” ujar Nusron usai rapat.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah tengah membahas langkah lanjutan terkait pemanfaatan aset Bank Tanah yang telah mencapai sekitar 40 ribu hektare. Pemanfaatan tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.
“Aset Bank Tanah ini sedang kami diskusikan apakah memungkinkan untuk dikonsolidasikan ke dalam Danantara,” katanya.
Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa aset tanah yang ada memiliki potensi besar untuk digunakan dalam berbagai proyek pembangunan, seperti kawasan industri, perumahan, sektor pangan, hingga pengembangan energi terbarukan.
“Tanah-tanah ini sangat potensial untuk berbagai keperluan, dari pembangunan pabrik, pemukiman, ketahanan pangan, sampai energi hijau. Semuanya akan kami kaji secara mendalam sebelum diumumkan,” pungkasnya.
Sidang Kabinet Paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, jajaran menteri dan wakil menteri, serta kepala lembaga negara yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. (*)
