MANADO,netiz.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam mendukung transformasi layanan pertanahan nasional. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Upgrading IPPAT Tahun 2025 yang digelar di Manado, Jumat (18/07/25).
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyebut IPPAT sebagai bagian hulu dari sistem layanan pertanahan yang tak terpisahkan dari Kantor Pertanahan. Ia menekankan bahwa perbaikan layanan tidak cukup dilakukan di hilir, melainkan harus dimulai dari hulu.
“Kalau hulunya benar, maka hilirnya pun akan benar. Dari hulu sampai hilir juga harus kita upgrade,” ujar Nusron.
Nusron menyoroti dua persoalan utama yang masih sering dikeluhkan masyarakat terkait layanan pertanahan, yakni lamanya proses dan masih maraknya pungutan liar (pungli). Menurutnya, perbaikan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi dua kunci dalam mempercepat serta membersihkan layanan publik dari praktik yang merugikan.
“Solusi percepatan pelayanan itu kita rumuskan dalam dua S: sistem dan SDM. Sistemnya harus kita ubah, SDM-nya harus kita perbarui dan kita transformasi,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 75 persen layanan pertanahan nasional terkonsentrasi di 125 kantor pertanahan. Kantor-kantor inilah yang menurutnya menjadi titik krusial dalam memastikan dampak nyata dari transformasi layanan.
“Kalau pelayanannya benar dan semua proses dilakukan secara elektronik, maka akan ada efek snowball yang memperkuat transformasi di seluruh ekosistem pertanahan,” tambahnya.
Menteri Nusron menekankan bahwa keberhasilan reformasi layanan pertanahan tak bisa hanya mengandalkan internal Kementerian ATR/BPN, melainkan memerlukan sinergi dengan para mitra, termasuk PPAT. Oleh karena itu, ia mendorong IPPAT untuk terus meningkatkan kapasitas dan integritas profesional dalam mendukung pelayanan yang cepat, bersih, dan profesional.
Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Utara, Erry Juliani Pasoreh, beserta jajaran. Hadir pula Wali Kota Manado, Andrei Angouw, Ketua Umum IPPAT Hapendi Harahap, serta sekitar 500 peserta Rakernas yang merupakan PPAT dari seluruh Indonesia. (KB/*)
