MANADO,netiz.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan puluhan sertipikat tanah kepada pemerintah daerah dan lembaga keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (17/07/25). Kegiatan ini berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Kantor Gubernur Sulut.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan berbagai persoalan pertanahan di Indonesia, termasuk sengketa dan percepatan sertipikasi tanah, terutama di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Prinsip kami, segala sesuatu yang menjadi masalah harus diselesaikan. Kita harus punya komitmen bahwa pada masa Pak Presiden Prabowo inilah, masalah-masalah pertanahan harus dituntaskan,” tegas Nusron.
Ia mengungkapkan, dari sekitar 70 juta hektare tanah di luar kawasan hutan (APL) di Indonesia, sebanyak 55,5 juta hektare telah bersertipikat. Sementara itu, masih terdapat sekitar 14,5 juta hektare yang belum memiliki sertipikat. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen, baik pemerintah daerah, tokoh agama, hingga masyarakat untuk terlibat aktif dalam program sertipikasi tanah.
“Kepada para bupati, kalau sedang kumpul dengan kepala desa dan warga, sampaikan agar masyarakat mendatangi kantor ATR/BPN untuk mengurus sertipikat tanah mereka,” pesannya.
Dalam acara tersebut, Nusron secara simbolis menyerahkan sertipikat tanah yang meliputi 2 Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Sulut, 30 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Kota Manado, 7 Sertipikat untuk Pemerintah Kabupaten Minahasa, 1 Sertipikat untuk Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan 5 Sertipikat untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Selain itu, diserahkan pula sertipikat untuk lembaga keagamaan, di antaranya satu Sertipikat Wakaf masing-masing untuk Kota Bitung, Kotamobagu, dan Kabupaten Bolaang Mongondow, serta Sertipikat Hak Milik atas nama Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Kota Manado, dan tiga Sertipikat atas nama Badan Amal dan Milik Katolik Keuskupan Manado di Kabupaten Minahasa.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk menyelesaikan pekerjaan besar ini,” pungkas Nusron.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Sulut Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Kepala Kanwil BPN Sulut Erry Juliani Pasoreh, para pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, jajaran Forkopimda Sulut, serta para kepala daerah se-Sulut.
