LAMPUNG,netiz.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria, terutama dalam pemetaan dan pemanfaatan lahan yang belum terdaftar. Imbauan ini disampaikan saat kunjungan kerjanya ke Kanwil BPN Lampung, Selasa (29/07/25).
Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya perubahan pola kerja di lingkungan BPN. Ia menegaskan bahwa model kerja lama yang hanya menunggu permohonan masyarakat harus ditinggalkan, diganti dengan pendekatan yang lebih aktif dan responsif.
“Kita tidak bisa lagi menggunakan pola kerja lama. Jangan hanya duduk di kantor, menunggu orang datang, lalu selesai. Pola pikir ini harus diubah. Ini pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan,” tegas Nusron.
Ia meminta seluruh jajaran—mulai dari Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Bidang, hingga Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah)—agar tidak pasif, melainkan proaktif dalam menganalisis status lahan di wilayah masing-masing. Termasuk mengidentifikasi lahan yang belum diketahui pemiliknya, belum dikuasai, atau masih berstatus tanah negara.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Nusron mendorong pemanfaatan teknologi dan penggunaan data berbasis satelit maupun unit tematik yang telah dimiliki BPN. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci utama dalam menarik investor dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan.
“Investor harus diarahkan. Tidak boleh ada tanah nganggur. Kalau memang tidak ada bukti kepemilikan, segera daftarkan. Jangan tunggu bola. Siapkan basis data, gunakan sistem analitik. Investor akan datang jika data tersedia dan jelas,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, turut menyampaikan laporan kinerja lembaganya. Ia memaparkan sejumlah capaian, antara lain progres sertipikasi tanah wakaf, penertiban tanah telantar, serta realisasi anggaran tahun 2025 yang telah tercapai.
Sebagai bagian dari kunjungannya, Menteri Nusron juga meresmikan tiga gedung baru Kantor Pertanahan di Kabupaten Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Nusron. (KB/*)
