JAKARTA,netiz.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan dukungan penuh kementeriannya terhadap pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/05/25).
Menurut Nusron, Kementerian ATR/BPN saat ini sedang fokus melakukan verifikasi status kepemilikan tanah dan memastikan kesesuaian tata ruang sebagai langkah awal pembangunan sekolah tersebut.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang berlangsung di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Nusron menjelaskan bahwa verifikasi ini penting untuk memastikan tanah yang digunakan sudah bebas dari masalah kepemilikan dan tata ruang, sehingga tidak ada tumpang tindih di kemudian hari. Ia mengungkapkan, dari 69 lokasi yang belum disetujui Kementerian Pekerjaan Umum, sebagian besar merupakan lahan sawah yang masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa dari 367 usulan lahan, masih terdapat 115 lokasi yang belum berstatus clean and clear. Namun, 35 lahan telah dinyatakan layak digunakan. Rencananya, pemerintah akan membangun 200 Sekolah Rakyat tingkat SD, SMP, dan SMA untuk membantu masyarakat kurang mampu.
Menteri Sosial berharap rapat ini menjadi pijakan untuk koordinasi antar kementerian dalam menjalankan program ini secara terbuka dan sesuai aturan yang berlaku, serta mengacu pada arahan Presiden. Hadir dalam rapat ini sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih, termasuk pejabat tinggi dari Kementerian ATR/BPN. (*)
