BANTUL,netiz.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 811 sertipikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah kepada warga Kalurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (10/05/25). Penyerahan dilakukan di Kantor Lurah Parangtritis dan disambut antusias oleh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron berpesan agar tanah yang telah disertipikatkan dimanfaatkan secara produktif dan tidak dijual dengan harga murah. Ia menyampaikan hal itu dalam bahasa Jawa yang dekat dengan warga.
“Tanah ini sebelumnya sulit diakses, tertutup sejak lama. Sekarang sudah resmi, datanya jelas. Bapak, Ibu, sudah pegang sertipikatnya. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Nusron.
Ia juga menegaskan bahwa kepemilikan tanah melalui sertipikat memberikan ketenangan hukum bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang untuk peningkatan ekonomi.
“Sudah punya sertipikat, sudah tenang. Tanahnya bisa untuk usaha, untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Yang penting, jangan dijual murah. Jaga baik-baik,” imbuhnya.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyampaikan apresiasi atas penyelesaian program tersebut. Ia mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk warga Parangtritis yang turut aktif bekerja sama dalam proses konsolidasi tanah.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada Gus Menteri dan juga warga Parangtritis yang bekerja sama dengan Gugus Tugas Reforma Agraria DIY, sehingga penyertipikatan tanah tutupan Jepang ini bisa diselesaikan,” kata Halim.
Total sertipikat yang dibagikan mencakup lahan seluas 703.844 meter persegi dan diberikan kepada 680 penerima. Tanah-tanah tersebut tersebar di tujuh dusun, yaitu Sono, Duwuran, Kretek, Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, dan Grogol X.
Adapun lahan yang disertipikatkan dikenal warga sebagai “tanah tutupan Jepang”, yakni tanah yang dikuasai oleh militer Jepang pada masa penjajahan sekitar tahun 1943–1945 untuk kepentingan pertahanan.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Embun Sari, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Trias Wiriahadi, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Dony Erwan Brilianto bersama jajaran. (*)
