JAKARTA,netiz.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Rabu (28/05/25). Kunjungan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian isu-isu strategis di sektor pertanahan dan tata ruang di wilayah tersebut.
Dalam agenda kunjungannya, Menteri Nusron akan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah dan elemen masyarakat setempat. Forum ini akan membahas sejumlah topik penting, mulai dari penataan ruang, percepatan legalisasi aset, hingga sertifikasi tanah keagamaan.
“Semoga semua berjalan sesuai rencana. Jika tidak ada kendala, Sulawesi Tenggara akan menjadi provinsi ke-10 yang dikunjungi Pak Menteri Nusron, sekaligus provinsi kedua di Pulau Sulawesi. Dalam forum ini, beliau juga akan menyerahkan sertipikat tanah milik pemerintah daerah dan memimpin diskusi terkait isu-isu strategis daerah,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, di Jakarta, Selasa (27/05/25).
Selain Rakor, Menteri ATR/Kepala BPN juga dijadwalkan menggelar dialog bersama Forum Keagamaan Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung legalisasi tanah wakaf dan rumah ibadah di seluruh Indonesia.
“Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri Nusron akan menyerahkan sertipikat tanah wakaf secara simbolis kepada perwakilan lembaga keagamaan yang hadir,” tambah Harison.
Kunjungan kerja ini juga akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama dalam pelaksanaan program strategis nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penanganan konflik agraria, serta integrasi rencana tata ruang dengan kebijakan pembangunan daerah.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari rutinitas kunjungan kerja yang bertujuan menjaga komunikasi dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” jelas Harison.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Nusron akan didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh. Turut hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Rahmat, beserta jajaran.
Untuk Rakor bersama pemerintah daerah, rencananya akan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara serta para wali kota dan bupati se-Sultra. (*)
