JAKARTA,netiz.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan penyesuaian anggaran kementerian untuk tahun 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (09/09/24). Pada pertemuan tersebut, AHY menekankan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan untuk memastikan kelanjutan program Reforma Agraria dan pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia.
Dalam pemaparannya, AHY menyebutkan bahwa pagu anggaran untuk Kementerian ATR/BPN pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp6,45 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai program kementerian, termasuk Reforma Agraria, serta memastikan operasional yang optimal di Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota.
Selain itu, AHY juga menyoroti peningkatan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diproyeksikan mencapai Rp3,2 triliun. Angka ini akan dicapai melalui optimalisasi layanan pertanahan elektronik yang kini telah diterapkan di 445 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. AHY juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, transparansi birokrasi, dan kecepatan proses dalam pelaksanaan tugas kementerian.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang memimpin rapat tersebut, menyatakan bahwa Komisi II DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp6,4 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk tiga program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, serta Program Penataan Ruang.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, serta pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Ahmad Doli Kurnia menutup rapat dengan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian ATR/BPN atas kerjasama yang telah terjalin, mengingat masa tugas Komisi II DPR RI akan segera berakhir dalam tiga minggu ke depan. (*)
