JAKARTA,netiz.id – Komisi II DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk Tahun Anggaran 2025, yang setelah dilakukan efisiensi menjadi sebesar Rp4.442.981.052.000. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPR RI pada Rabu (12/02/25).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa pagu anggaran sebelum efisiensi semula tercatat sebesar Rp6.454.781.052.000. Setelah melalui proses efisiensi yang mencapai Rp2.011.800.000.000 atau setara 31,17 persen, maka anggaran yang tersisa untuk kementerian ini adalah Rp4.442.981.052.000.
Nusron juga menegaskan bahwa langkah efisiensi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, dengan memastikan alokasi dana lebih tepat sasaran, terutama untuk program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Langkah efisiensi ini juga sejalan dengan upaya refocusing anggaran yang sedang digalakkan pemerintah.
“Efisiensi ini bertujuan untuk memangkas ‘lemak-lemak’ anggaran yang tidak perlu, agar fokus pada program-program yang benar-benar prioritas. Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan seefektif mungkin,” ujar Nusron Wahid
Selain itu, Nusron juga menyoroti upaya kementeriannya dalam mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan, seperti rapat di luar kota. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian ATR/BPN kini memanfaatkan fasilitas gedung di Cikeas yang dilengkapi dengan ruang rapat dan kamar tidur, sehingga pengeluaran untuk akomodasi di hotel dapat lebih ditekan.
“Kami sudah memiliki gedung di Cikeas dengan fasilitas yang lengkap, sehingga rapat yang biasanya dilakukan di hotel, kini dapat dipindahkan ke sana untuk menghemat anggaran,” tambah Menteri Nusron.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi terhadap langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Ia berharap langkah ini dapat mendorong perubahan dalam manajemen penganggaran di kementerian dan lembaga, serta meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara.
“Saya kira langkah efisiensi anggaran ini patut diapresiasi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Efisiensi ini memang memerlukan kreativitas dalam mengelola anggaran agar lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat,” kata Rifqinizamy.
Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. (*)
