TANGERANG,netiz.id — Pemerintah terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Salah satu langkah nyata ditunjukkan lewat peluncuran program Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang. Acara yang digelar pada Rabu (30/04/25) di Kantor Wali Kota Tangerang itu dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Dalam sambutannya, Nusron menyampaikan bahwa integrasi antara Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan transparansi serta efisiensi tata kelola pertanahan dan perpajakan.
“Alhamdulillah, Kota Tangerang menjadi wilayah yang telah mengintegrasikan NIB dan NOP. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Dampaknya jelas—data pertanahan dan perpajakan menjadi satu kesatuan, tanah terlindungi, dan potensi penerimaan negara meningkat, baik dari PNBP, PBB, maupun BPHTB,” kata Nusron.
Ia juga menegaskan bahwa dengan sistem ini, ketidaksesuaian data dapat segera terdeteksi. Misalnya, apabila terdapat perbedaan luas tanah antara sertifikat dan data pajak, maka akan diketahui secara langsung, sekaligus membuka peluang perbaikan dan penyesuaian kewajiban pajak.
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan harapannya agar integrasi ini dapat menjadi bagian dari sistem digital lintas sektoral yang berjalan secara real time dan akurat. Menurutnya, sinergi antara ATR/BPN dan Bapenda sangat penting dalam memperkuat kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Penyelarasan NIB dan NOP bukan hanya soal data, tapi juga bagian dari upaya membangun sistem yang mempercepat penataan ruang, mencegah sengketa pertanahan, dan mendukung peningkatan pendapatan daerah. Pada akhirnya, ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan dan investasi yang berkelanjutan,” ungkap Sachrudin.
Peluncuran program ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, di antaranya Dirjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, dan Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh. Hadir pula Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Fatayat NU Margaret Aliyatul M., serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Sudaryanto dan para Kepala Kantah se-Provinsi Banten.
Program integrasi ini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. (*)
