JAKARTA,netiz.id — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan evaluasi kinerja program dan anggaran untuk triwulan I tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada 21–25 April 2025 dan melibatkan seluruh satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menyoroti pentingnya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya strategis untuk mendorong optimalisasi kinerja. Dalam paparannya, Suyus menyampaikan bahwa nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN menunjukkan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir, dengan capaian rata-rata 69,56.
“Untuk mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) di atas 80%, salah satu syaratnya adalah nilai SAKIP yang baik. Saat ini kita masih berada di predikat BB dengan nilai yang naik dari 69,17 pada tahun 2023 menjadi 70,54 di tahun 2024,” ujarnya saat membuka kegiatan evaluasi di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (21/04/25).
Suyus juga mengungkapkan sejumlah indikator strategis yang telah mencapai target, di antaranya indikator pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang mencapai 114% dan indikator kepastian serta perlindungan hak atas tanah dengan realisasi 100%.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam pencapaian target, khususnya pada indikator ketimpangan penguasaan tanah. Menurutnya, faktor demografis di wilayah padat seperti Jawa dan Bali menjadi salah satu kendala yang memengaruhi capaian tersebut.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran. Ia menyatakan bahwa dengan 566 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik.
“Evaluasi ini penting agar kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan, sekaligus menyusun perencanaan yang lebih tepat sasaran,” kata Dalu.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa pelaksanaan evaluasi ini dilakukan secara hybrid, diikuti secara luring oleh pejabat tinggi pratama kementerian dan secara daring oleh seluruh kepala kantor wilayah BPN provinsi beserta jajarannya. (*)
