JAKARTA,netiz.id — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat upaya penyebarluasan informasi kepada publik terkait pertanahan dan tata ruang. Penguatan ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan yang digelar secara daring pada Senin (21/07/25).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, menegaskan bahwa insan Humas tidak hanya menjalankan program pemerintah, tetapi juga harus menjadi pelayan informasi bagi masyarakat. Menurutnya, pemahaman atas kebutuhan dan keluhan masyarakat merupakan dasar penting dalam membangun komunikasi yang efektif.
“Kita harus paham apa yang dirasakan masyarakat. Mentalitas ini penting dalam pengelolaan isu pemerintahan,” ujar Harison.
Ia juga mengingatkan kembali pesan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bahwa dalam komunikasi publik, yang unggul bukanlah sekadar pernyataan yang paling benar, melainkan yang mampu mengelola persepsi dengan baik. Apalagi di tengah era disrupsi informasi, penyampaian yang kurang menjangkau dapat menyebabkan kebenaran menjadi relatif.
Sebagai bentuk konkret, Harison mendorong seluruh satuan kerja (Satker) untuk aktif mengomunikasikan capaian Kementerian ATR/BPN. Di antaranya penyelesaian tanah eks tutupan Jepang, Konsolidasi Tanah Vertikal di Jakarta, serta program Reforma Agraria.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL), Bagas Agung Wibowo, menyampaikan bahwa strategi komunikasi kementerian telah tertuang dalam Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024. Strategi tersebut berbasis empat pendekatan, yakni paid media, earned media, shared media, dan owned media.
“Mohon laporan pelaksanaannya diinput secara berkala melalui Dashboard EKSISTENSI, bukan hanya sebulan sekali,” tegas Bagas kepada peserta sosialisasi yang terdiri dari 519 Satker Kanwil dan Kantah se-Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, turut mengingatkan pentingnya pengelolaan kanal aduan publik. Ia menegaskan bahwa layanan pengaduan seperti SP4N LAPOR!, hotline pengaduan 0811-1068-0000, email resmi, serta layanan tatap muka harus dikelola dan ditindaklanjuti dengan sigap.
Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dan turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Pudji Prasetijanto Hadi, yang memberikan arahan kepada seluruh peserta. (KB/*)
