JAKARTA,netiz.id — Upaya memperkuat integritas layanan pertanahan dan tata ruang kembali ditegaskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kementerian tersebut menggelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Perilaku Misconduct di Aula Prona ATR/BPN, Jumat (14/11/25).
Kegiatan ini diikuti para pegawai dari berbagai unit kerja dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi korupsi dan pelanggaran etika di sektor pertanahan sektor yang selama ini menjadi sorotan karena kerap beririsan dengan kepentingan masyarakat luas.
Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, menekankan pentingnya integritas individu sebagai pondasi utama pelayanan publik.
“Ini bukan semata kewajiban regulasi, tetapi kebutuhan organisasi. Sesuai arahan Menteri Nusron, 80 persen pekerjaan kita adalah pelayanan publik. Maka, integritas menjadi harga mati,” ujarnya.
Ossy juga menyoroti sejumlah langkah transformasi yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN, seperti percepatan digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, hingga penguatan pengawasan internal. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan sistem tidak akan berarti tanpa komitmen pegawai sebagai pelaksana layanan.
“Kita tidak hanya belajar teori, tetapi bagaimana menerapkannya agar pelayanan masyarakat benar-benar bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Dari pihak KPK, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Aminudin, menegaskan bahwa pencegahan korupsi di sektor pertanahan membutuhkan sinergi dan pembenahan sistem secara menyeluruh.
“Tugas kami memastikan tindak korupsi bisa dicegah sejak awal, baik melalui penjagaan maupun monitoring. Karena itu, kolaborasi KPK dengan Kementerian ATR/BPN sangat penting,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar kerja sama ini tidak hanya berhenti di tingkat pusat, tetapi diperluas hingga provinsi dan kabupaten/kota, mengingat layanan pertanahan bersinggungan langsung dengan masyarakat di daerah.
Melalui sosialisasi ini, ATR/BPN dan KPK berharap tercipta pelayanan pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap instansi pertanahan di seluruh Indonesia. (KB/*)
