JAKARTA,netiz.id — Dalam upaya memperkuat tata kelola ruang yang berkelanjutan di wilayah Sumatra, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek RIMBA Swakelola Tipe II dengan tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Riau, Universitas Andalas, dan Universitas Jambi.
Penandatanganan berlangsung di Ruang Bromo, Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang, Jakarta, Selasa (15/07/25), disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana. Dalam sambutannya, Suyus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ekosistem dan wilayah masyarakat hukum adat yang berada di koridor ekologis Riau, Jambi, dan Sumatra Barat.
“Kita harus memastikan wilayah masyarakat hukum adat terlindungi secara legal dan masuk dalam perencanaan tata ruang. Ini bagian dari komitmen kita menjaga harmoni antara pembangunan dan pelestarian lingkungan,” tegasnya.
Proyek RIMBA merupakan inisiatif strategis yang bertujuan melestarikan keanekaragaman hayati serta mendorong pemanfaatan ruang secara berkelanjutan di tiga provinsi prioritas tersebut. Program ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga konektivitas ekologis dan keberlanjutan fungsi kawasan.
Kerja sama ini mencakup tiga fokus utama, yaitu: desain konektivitas dan jalur migrasi satwa, strategi pemulihan ekosistem gambut, serta fasilitasi perencanaan penggunaan lahan secara partisipatif, termasuk penyelesaian terhadap permukiman tanpa izin.
Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati, yang turut hadir dalam kegiatan itu, menyampaikan harapan agar hasil kerja sama ini mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan solutif.
“Kami sangat menghargai peran serta dari dunia akademik. Semoga kolaborasi ini memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan tata ruang yang berkelanjutan,” ujarnya.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing perguruan tinggi dan Ditjen Tata Ruang, serta disaksikan jajaran pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Iskandar Syah, dan Sekretaris Ditjen Tata Ruang, Reny Windyawati. (KB/*)
