PALU,netiz.id — Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Sulawesi Tengah sejak 19 hingga 23 Juni 2025. Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan infrastruktur dan transportasi strategis yang dinilai krusial bagi percepatan pembangunan wilayah.
Rangkaian kegiatan dimulai dengan peninjauan Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan IV Palu. Selanjutnya, rombongan Komisi V menggelar pertemuan resmi di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, serta dihadiri Wakil Wali Kota Palu, para kepala daerah, jajaran kementerian teknis, dan perwakilan BUMN.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Polibu tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan kepada Komisi V DPR RI. Di antaranya adalah permintaan penanganan ruas jalan nasional yang rusak dan peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri menjadi bandara internasional.
“Sulteng memiliki potensi besar, tapi juga menghadapi tantangan berat. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan nasional, terutama di wilayah utara yang berbatasan dengan Gorontalo,” ujar Anwar.
Gubernur juga menyoroti pelabuhan yang belum beroperasi optimal, seperti Pelabuhan Penumpang Donggala dan pelabuhan di Banggai Kepulauan, serta mengusulkan skema kolaboratif antara pemerintah dan industri, seperti yang telah diterapkan bersama PT IMIP untuk pemeliharaan jalan nasional.
Terkait dampak bencana 2018, Anwar mengungkapkan bahwa masih ada ratusan keluarga korban yang tinggal di hunian sementara. Ia meminta dukungan anggaran pusat agar proses relokasi bisa tuntas sebelum 2026.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan. Ia menyebut kunjungan ini bukan bersifat seremonial, melainkan bentuk keseriusan DPR dalam mengakselerasi pembangunan daerah.
“Kami melihat langsung kondisi di lapangan. Aspirasi ini akan kami perjuangkan dalam pembahasan anggaran dan pengawasan program strategis bersama kementerian terkait,” ujarnya.
Pertemuan strategis tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, PUPR, Desa PDTT, Perumahan, Transmigrasi, BMKG, Basarnas, PT Pelindo, PT Waskita Karya, dan PT Angkasa Pura.
Mengakhiri pertemuan, Gubernur menegaskan bahwa Sulawesi Tengah siap berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional jika didukung sinergi yang kuat antara pusat dan daerah.
“Kami tidak hanya ingin didengar, tapi juga dilibatkan. Sulteng siap menjadi episentrum pertumbuhan baru di Indonesia Timur,” pungkasnya. (KB/*)
