PALU,netiz.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palu tahun 2024. Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Kota Palu pada Kamis (27/03/25) ini dihadiri oleh Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para anggota dewan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memaparkan berbagai capaian yang telah diraih pemerintah kota selama tahun 2024. Di antaranya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), stabilitas inflasi, serta berbagai penghargaan yang berhasil diperoleh Kota Palu. Selain itu, ia juga menyoroti keberhasilan Palu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pencapaian tinggi dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Pemerintah Kota Palu terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Hadianto
Namun, dalam rapat tersebut, DPRD juga memberikan sejumlah catatan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah kota. Beberapa anggota dewan menyoroti persoalan ketimpangan ekonomi, akses layanan publik yang belum merata, serta efektivitas program infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang masih perlu perbaikan.
Ketua DPRD Kota Palu menegaskan bahwa pembahasan LKPJ ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah kota dapat lebih fokus dalam menangani permasalahan yang masih menjadi keluhan masyarakat, terutama terkait pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan,” ungkapnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan DPRD untuk bersama-sama mengevaluasi serta merancang langkah strategis demi kemajuan Kota Palu ke depan. Dengan berbagai capaian yang telah diraih, tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah. (Dg)
