PALU,netiz.id — Komisi II DPRD Sulawesi Tengah menggelar pertemuan penting dengan pedagang dan eksportir kelapa serta arang dari India pada Senin (24/04/25). Pertemuan yang digelar di Palu ini bertujuan untuk membahas krisis bahan baku kelapa, regulasi ekspor, dan dampaknya terhadap ekonomi lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur HPM, Kassa A. Karman, mengungkapkan bahwa keterbatasan stok kelapa yang semakin menipis membuat pabrik-pabrik di daerah tersebut kesulitan untuk beroperasi. Selain itu, harga karbon aktif yang dikendalikan oleh India semakin memperburuk kondisi industri kelapa lokal.
Sekretaris Eksekutif PT Sambo, Yanti, juga menambahkan bahwa akibat krisis ini, sebanyak 3.000 karyawan perusahaannya terpaksa dirumahkan, menambah derita ekonomi masyarakat di tengah tantangan yang semakin berat.
Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, menekankan urgensi untuk segera merevisi regulasi pajak kopra dan kebijakan hilirisasi agar industri kelapa lokal dapat bersaing dengan lebih baik di pasar internasional. Beberapa solusi yang diusulkan dalam pertemuan ini antara lain adalah sosialisasi mengenai manfaat kopra yang lebih masif, keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembelian kelapa, serta mendorong gerakan nasional “Kopra untuk Indonesia” untuk meningkatkan daya saing produk kelapa lokal.
Hasil dari pertemuan ini akan disampaikan kepada Ketua DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dalam perumusan kebijakan yang lebih mendukung industri kelapa di daerah tersebut. “Permasalahan ini bukan hanya menjadi isu lokal, tetapi juga merupakan masalah nasional. Kami berharap aturan yang mendukung industri kelapa segera diterbitkan,” ujar Yanti dengan penuh harapan. (*)
