JABAR,netiz.id – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhamad Arus Abdul Karim, menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) yang digelar di Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat, pada 5–7 Mei 2025.
Acara tersebut menjadi ajang pertemuan puluhan ketua DPRD provinsi dari seluruh Indonesia dalam rangka memperkuat peran lembaga legislatif daerah serta membahas berbagai tantangan aktual terkait tata kelola pemerintahan dan anggaran daerah. Kehadiran Muhamad Arus Abdul Karim menjadi bagian dari representasi Sulawesi Tengah dalam agenda nasional yang menekankan penguatan sinergi antar-daerah.
Munas turut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Andi Bataralifu; Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi; dan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019–2024, Khoirudin. Hadir pula seluruh ketua DPRD dan sekretaris dewan se-Indonesia, Sekretaris Daerah Jawa Barat, serta unsur Forkopimda provinsi setempat.
Salah satu agenda utama dalam Munas ini adalah pemilihan ketua ADPSI dan ketua ASDEPSI periode 2025–2029 yang berlangsung secara aklamasi. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat secara resmi terpilih sebagai Ketua ADPSI.
Dalam pidatonya, Ketua ADPSI terpilih, Buky Wibawa Karya Guna, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antar-DPRD provinsi serta menjembatani kepentingan pusat dan daerah. Ia mengajak seluruh anggota ADPSI untuk menjaga komunikasi yang intensif demi mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. “Komunikasi tidak akan memenangkan peperangan, tapi peperangan tidak mungkin dimenangkan tanpa komunikasi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat dalam sambutannya menegaskan bahwa ADPSI bukan sekadar ajang seremonial, melainkan wadah strategis bagi para ketua DPRD untuk bertukar gagasan secara terbuka. Ia juga menyoroti pentingnya fleksibilitas regulasi penganggaran agar DPRD dapat mengalokasikan dana pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ia menyatakan akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyesuaian regulasi anggaran tersebut.
Melalui Munas I ini, ADPSI dan ASDEPSI diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam memperkuat demokrasi substantif di tingkat daerah serta menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. (*)
