PALU,netiz.id — Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, mengeluarkan instruksi tegas terkait maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) yang masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Parigi Moutong. Dalam sambutannya saat melantik Erwin Burase dan Sahid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Senin (02/06/25), Anwar Hafid menekankan bahwa pemberantasan tambang ilegal harus menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan keduanya.
Gubernur menyampaikan keprihatinan atas kondisi sungai yang tercemar akibat aktivitas tambang ilegal, yang telah mengganggu sistem irigasi dan merugikan para petani. Ia meminta kepala daerah setempat untuk segera mengambil tindakan konkret demi melindungi masyarakat dan lingkungan.
“Saya minta kepada Bupati Parigi Moutong untuk menjadikan ini sebagai prioritas pertama. Bagaimana kita memberikan perlindungan sebesar-besarnya kepada petani kita atas tercemarnya air sungai yang menyebabkan pengairan menjadi rusak,” kata Anwar.
Pemerintah Provinsi, lanjut Anwar, akan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, baik dalam bentuk kebijakan, koordinasi, maupun bantuan operasional untuk menindak tambang-tambang ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam mata pencaharian masyarakat.
“Insya Allah, apapun kebutuhannya Pak Bupati akan kami support, agar penambangan ilegal ini segera berakhir dan pertanian kita bisa berkembang lebih baik,” tegasnya.
Gubernur juga menyinggung pentingnya peran kepala daerah sebagai pengawas utama di wilayah masing-masing, meskipun kewenangan tambang kini berada di pemerintah pusat. Ia mengimbau bupati dan wali kota agar tidak takut mengambil tindakan demi kepentingan rakyat.
“Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Kalau itu demi melindungi masyarakat, para kepala daerah harus bertindak tegas terhadap semua keluhan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai contoh keberanian kepala daerah, Anwar menyoroti langkah Bupati Sigi yang menutup aktivitas tambang ilegal di wilayah Lindu. Ia berharap tindakan itu menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain.
“Saya berharap apa yang dilakukan oleh Bupati Sigi bisa menjadi contoh. Semoga kita semua berani melakukan hal serupa agar pertambangan ilegal tidak lagi mengganggu hajat hidup orang banyak,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Gubernur menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal bukan sekadar janji kampanye atau formalitas program kerja, tetapi harus menjadi langkah nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sekali lagi, saya sangat berharap Pak Bupati menjadikan ini sebagai program 100 hari kerja. Insya Allah, saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Irwin Burase dan Pak Sahid, Parimo bisa bebas PETI,” pungkasnya. (*)
