PALU,netiz.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pembangunan lima tahun ke depan. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memimpin langsung rapat penyusunan RPJMD yang berlangsung di ruang rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, pada Sabtu (08/03/25). Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng, Christina Shandra Tobondo.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi pedoman nyata dalam pembangunan daerah, bukan sekadar dokumen administratif. Ia menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi Sulawesi Tengah, mulai dari tingginya angka kemiskinan, pengangguran yang belum tertangani optimal, hingga keterbatasan infrastruktur yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, masih banyak anak yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, sementara petani dan nelayan belum mendapatkan nilai tukar yang layak atas hasil produksinya.
Anwar Hafid menekankan pentingnya RPJMD yang berorientasi pada solusi konkret dengan indikator keberhasilan yang jelas. Ia ingin memastikan bahwa program-program pembangunan tidak hanya sebatas visi di atas kertas, tetapi juga dapat diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam visi kepemimpinannya, ia mengusung konsep “Sulteng Nambaso”, yang berarti Sulawesi Tengah harus maju di segala bidang dengan program-program strategis yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Di sektor pendidikan, Gubernur berkomitmen meningkatkan akses bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem melalui beasiswa, termasuk bagi siswa berprestasi yang membutuhkan dukungan finansial. Sementara itu, di bidang kesehatan, ia menegaskan pentingnya layanan medis yang lebih inklusif. Salah satu program yang akan diterapkan adalah sistem layanan kesehatan berbasis KTP, sehingga masyarakat bisa mendapatkan perawatan tanpa terkendala administrasi BPJS.
Selain itu, pemerintah provinsi juga akan fokus menekan angka inflasi dengan menstabilkan harga bahan pokok, terutama di daerah terpencil yang sering mengalami lonjakan harga akibat distribusi yang tidak merata. Penguatan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Anwar Hafid ingin memastikan bahwa nilai-nilai seperti simtumarus, atau semangat persatuan, dapat diintegrasikan dalam kebijakan daerah agar Sulawesi Tengah memiliki karakter kuat dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial.
Sementara itu, Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan dan akses teknologi bagi masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak daerah di Sulawesi Tengah yang mengalami kesulitan akses telekomunikasi, bahkan warga di wilayah terpencil harus naik ke bukit hanya untuk mendapatkan sinyal komunikasi. Menurutnya, kondisi ini harus segera diatasi agar seluruh wilayah memiliki akses telekomunikasi yang layak.
Di sektor kesehatan, dr. Reny menegaskan bahwa layanan medis harus menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada lagi ibu hamil yang tidak mendapatkan layanan persalinan yang aman hanya karena fasilitas kesehatan jauh dari jangkauan. Ia juga mengusulkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih efisien, agar dokter dan tenaga medis bisa lebih aktif mendatangi masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Bappeda Sulteng, Christina Shandra Tobondo, menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD ini harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program dalam RPJMD ini memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga dapat diukur secara objektif dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Anwar Hafid dan Reny Lamadjido menargetkan rancangan awal RPJMD dapat disampaikan ke DPRD pada 17 Maret 2025. Sebelum itu, pemerintah provinsi akan menggelar konsultasi publik guna menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. Gubernur menegaskan bahwa RPJMD ini harus berbasis pada realitas yang terjadi di masyarakat, bukan sekadar wacana politik. (*)
