PALU,netiz.id — Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Masyarakat Pemantau TJSL Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulteng, Kamis (24/07/25). Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis untuk menyamakan visi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan masyarakat sipil dalam pengawasan dan penguatan kebijakan CSR perusahaan.
Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Masyarakat Pemantau TJSL Sulteng, Dr. Ir. Taslim Bahar, didampingi sejumlah pengurus. Sementara itu, Gubernur turut didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng, Dr. Yoppy Patiro.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, Gubernur Anwar Hafid menekankan perlunya langkah konkret dan koordinasi yang terintegrasi agar program CSR tidak berjalan secara terpisah-pisah dan tanpa arah kebijakan yang jelas.
“Kita ingin ada arah kebijakan CSR yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Tidak bisa lagi perusahaan menjalankan programnya sendiri-sendiri tanpa sinergi,” tegas Gubernur Anwar.
Sebagai tindak lanjut, Anwar Hafid menginstruksikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk segera menyusun rapat kerja teknis bersama Masyarakat Pemantau TJSL. Rapat ini diharapkan menjadi forum konsolidasi yang membahas prioritas sektor yang perlu didukung melalui dana CSR, sekaligus menyusun peta jalan kolaboratif antara dunia usaha dan pemerintah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dr. Yoppy Patiro, menyambut arahan tersebut dan menyatakan siap menindaklanjutinya.
“Selama ini, CSR cenderung dilaksanakan secara parsial. Dengan adanya regulasi yang terintegrasi dan sinkron dengan RPJMD, kita bisa memastikan CSR memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Yoppy.
Langkah ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Tidak hanya mengandalkan dana APBD, namun juga membuka ruang kontribusi dunia usaha secara terarah dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam bingkai Nawacita BERANI. (KB/*)
