PALU,netiz.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memberikan apresiasi atas kinerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan dr. Reny A. Lamadjido. Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menyatakan bahwa pasangan kepala daerah ini telah menunjukkan langkah awal yang serius dan kolaboratif dalam menjalankan pemerintahan.
“Fraksi PKS menilai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur telah menunjukkan langkah awal yang serius dan kolaboratif dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Wiwik dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (09/06/25) di kantor DPW PKS Sulawesi Tengah.
Salah satu poin penting yang diapresiasi adalah komitmen Gubernur dalam mewujudkan pemerintahan kolaboratif. Wiwik menjelaskan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar jargon politik, tetapi terbukti melalui keterlibatan langsung berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah kabupaten/kota, dan sektor swasta, dalam pembangunan. Contohnya, proyek pembangunan jalan tol desa di Kabupaten Sigi.
“Komitmen Gubernur dalam mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif bukan hanya slogan, tetapi terbukti melalui keterlibatan berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan swasta dalam pembangunan,” katanya.
Selain itu, kehadiran seluruh bupati dan wali kota dalam peringatan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah dianggap sebagai simbol kekompakan dan kolaborasi nyata antar kepala daerah.
“Kehadiran seluruh bupati dan wali kota dalam HUT ke-61 Sulawesi Tengah menjadi simbol kuat kolaborasi antar kepala daerah,” ujar Wiwik.
Di sektor pendidikan, Gubernur dinilai berhasil melakukan terobosan penting melalui kerja sama dengan perusahaan swasta untuk menyediakan beasiswa S2 luar negeri bagi aparatur sipil negara yang kompetensinya dibutuhkan daerah.
“Kami mengapresiasi terobosan di bidang pendidikan, khususnya kerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan beasiswa S2 luar negeri bagi ASN yang kompetensinya dibutuhkan daerah,” ucapnya.
Fraksi PKS juga menyambut baik rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan distribusi kebutuhan pokok di Sulawesi Tengah. Namun, Wiwik menekankan agar pengelolaan BUMD dilakukan secara profesional dan tidak didominasi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas.
“Rencana pembentukan BUMD Pangan adalah langkah positif, tetapi harus dikelola secara profesional dan jangan sampai diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten hanya karena faktor kedekatan politik,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKS menyoroti pentingnya evaluasi terhadap edaran “Sulawesi Tengah Berjamaah” yang mengajak aparatur sipil negara dari berbagai agama untuk meluangkan waktu beribadah di tengah aktivitas kerja.
“Fraksi berharap edaran Sulawesi Tengah Berjamaah tidak berhenti sebagai imbauan, tetapi diikuti dengan petunjuk teknis yang jelas agar bisa diterapkan secara merata di OPD,” jelas Wiwik.
Program reformasi birokrasi berbasis “Jovit” (Job Fit) juga menjadi perhatian Fraksi PKS. Menurut Wiwik, proses seleksi pejabat OPD masih didominasi oleh pejabat lama, sehingga diharapkan akan ada pembenahan dengan menghadirkan sosok-sosok yang lebih tangguh dan berani dalam bekerja.
“Kami berharap proses reformasi birokrasi tidak hanya mengganti nama program, tetapi benar-benar menghadirkan sosok-sosok baru yang kompeten, tangguh, dan berani membawa perubahan,” pungkasnya.
Sebagai partai pengusung, Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, tidak hanya melalui dukungan, tetapi juga kritik dan masukan konstruktif demi kemajuan daerah. (KB)
