PALU,netiz.id – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Fery Budiutomo, menyampaikan pandangan Fraksi Amanat Persatuan Pembangunan Rakyat (Ampera) terhadap penjelasan kepala daerah mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulteng yang digelar di Gedung DPRD, Jalan Moh. Yamin, Kota Palu, Rabu (02/07/25).
Dalam penyampaiannya, Fery Budiutomo menyoroti perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 9,89 persen, menurun dari capaian tahun sebelumnya sebesar 11,91 persen. Ia mengingatkan pentingnya strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pemerintah daerah perlu mendorong investasi di sektor infrastruktur, pengembangan SDM, diversifikasi ekonomi, serta investasi asing dan domestik secara selektif dan strategis,” ujarnya.
Fraksi Ampera juga menekankan pentingnya dukungan bagi sektor UMKM serta hilirisasi industri nikel dan pangan guna meningkatkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi daerah.
Dalam hal pengentasan kemiskinan, Fraksi Ampera mengapresiasi penurunan angka kemiskinan dari 12,18 persen pada tahun 2021 menjadi 11,04 persen di 2024. Namun, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 8,57 persen.
Fraksi juga menyoroti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,54 menjadi 72,24 poin selama periode 2021–2024. Meski masuk kategori tinggi, angka ini belum melampaui IPM nasional yang mencapai 75,02 poin.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari target Rp2,25 triliun pada 2024, terealisasi Rp2,11 triliun atau 93,94 persen. Fraksi Ampera menilai capaian ini sudah baik meski belum memenuhi target, dan mendorong optimalisasi potensi PAD melalui sektor perpajakan, retribusi, dan aset daerah, termasuk revitalisasi BUMD.
Fraksi juga mendorong percepatan pelaksanaan kebijakan Partisipasi Interest (PI) 10 persen di sektor migas sesuai Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 agar daerah memperoleh manfaat nyata dari kekayaan alam.
Selain itu, Fraksi Ampera menyoroti perlunya pendataan alat berat yang beroperasi di Sulawesi Tengah serta penertiban pembayaran pajaknya agar tidak bocor ke daerah lain.
Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp290,94 miliar, Fraksi menilai ini sebagai indikator membaiknya pengelolaan keuangan daerah, dengan proyeksi penurunan menjadi Rp200 miliar pada 2025.
Di sisi lain, Fraksi Ampera menyoroti masih tingginya angka anak dan remaja yang tidak bersekolah. Berdasarkan data BKKBN, tercatat lebih dari 89 ribu anak usia 7–12 tahun tidak sekolah, dan lebih dari 208 ribu pemuda usia 19–24 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini menjadi tantangan serius yang harus ditangani melalui program-program strategis seperti Berani Cerdas.
Terakhir, Fraksi Ampera mencatat sejumlah program bantuan di beberapa OPD yang tidak terlaksana pada tahun anggaran 2024. Fraksi mendorong agar ke depan, perencanaan dan koordinasi antar perangkat daerah ditingkatkan agar program yang menyentuh langsung masyarakat dapat terealisasi dengan baik. (KB/RD)
