JAKARTA,netiz.id — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Muhammad Arus Abdul Karim, menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global, Menuju Indonesia Raya”. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, pada Selasa, (20/05/25).
Sarasehan ini mengangkat isu strategis terkait perubahan geopolitik dunia dan peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia dalam memperkuat persatuan nasional dan posisi globalnya. Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., Panglima TNI, Kapolri, jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, para gubernur, ketua DPRD provinsi, bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Acara dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan dalam tiga stanza. Suasana khidmat tercipta ketika para kepala daerah dan ketua DPRD secara bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai persatuan dan kebangsaan.
Dalam sambutannya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan bahwa kegiatan ini penting sebagai ruang komunikasi strategis antara pimpinan lembaga negara dan daerah. Menurutnya, BPIP sebagai lembaga negara memiliki mandat untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika global yang penuh tantangan.
“Acara ini menjadi momen refleksi dan perumusan langkah-langkah strategis menghadapi dinamika geopolitik yang terus berubah,” ujar Yudian.
Senada dengan itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan bahwa forum ini merupakan bagian dari upaya menyusun ulang strategi politik nasional guna menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Ia menyinggung fenomena pergeseran kekuatan ekonomi dan politik dunia, isu perubahan iklim, transformasi digital, serta ketegangan antarnegara yang memerlukan respons kebangsaan yang kokoh dan berprinsip.
“Indonesia harus tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai warisan para pendiri bangsa. Tanpa Pancasila, bangsa ini bisa terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling mengklaim kebenaran masing-masing,” tegas Muzani.
Ia juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menjadikan Pancasila sebagai dasar pijakan dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah. Program-program seperti pemberantasan kemiskinan, korupsi, penguatan sektor pertanian, nelayan, buruh, serta pemberdayaan UMKM, menurutnya, merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kehadiran Ketua DPRD Sulteng dalam forum ini mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung nilai-nilai kebangsaan serta peran aktif dalam merespons isu global demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan bersatu. (*)
