PALU,netiz.id – Pemeriksaan perkara dugaan korupsi proyek Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Donggala tahun 2019 telah berakhir pada Jumat, (10/01/25). Kasus ini diputuskan di Pengadilan Negeri (PN)/PHI/Tipikor Palu dengan menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa, yaitu DB Lubis dan Mardiana.
DB Lubis, yang pada tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala serta Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala, bersama Mardiana, yang merupakan Direktur CV. Mardiana Mandiri Pratama, masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta, subsider 1 bulan kurungan. Majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis, Chairil Anwar, SH, MH, dalam amar putusannya menyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.
Perbuatan kedua terdakwa terbukti merugikan keuangan negara dengan total sebesar Rp 1.873.509.827 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam kasus ini, DB Lubis diketahui memerintahkan Mardiana untuk menaikkan harga pengadaan alat TTG sebesar 15% ditambah PPN dan PPh, serta memaksa kepala desa untuk menganggarkan dan membayar TTG, meskipun bukan merupakan syarat resmi pencairan dana desa.
Selain pidana penjara dan denda, majelis hakim juga memutuskan bahwa kedua terdakwa diwajibkan untuk mengembalikan uang pengganti kerugian negara. DB Lubis diwajibkan mengembalikan Rp 462 juta, subsider 1 tahun penjara, sedangkan Mardiana diwajibkan mengembalikan Rp 774 juta, subsider 1 tahun penjara.
Selama proses pengadaan TTG yang melibatkan 116 desa di Kabupaten Donggala, Mardiana tidak mengirimkan barang ke enam desa yang sudah membayar, dan pelatihan yang dijanjikan hanya diberikan kepada 27 desa meskipun 108 desa lainnya telah membayar biaya pelatihan. Selain itu, sejumlah camat dan pejabat juga menerima uang yang diduga terkait dengan korupsi ini.
Kasus ini menjadi bukti bahwa kedua terdakwa bersama pihak-pihak terkait lainnya telah memperkaya diri sendiri dan merugikan negara, dengan dampak yang luas bagi masyarakat di Kabupaten Donggala. Dengan keputusan ini, majelis hakim berharap dapat memberikan efek jera dan menegaskan komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. (KB/RV)
