Selasa, 21 Juli 2026
Daerah  

Bupati Morut Temui Menteri Maruarar, Bahas Hunian Murah untuk Warga Morut

Bupati Morut, Delis
Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi (kanan), saat bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (kiri), di Jakarta, Rabu malam (16/07/25), membahas percepatan program rumah subsidi untuk ASN, buruh, dan nelayan. FOTO: istimewa

JAKARTA,netiz.id — Bupati Morowali Utara, Julkarson Hehi, menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta, Rabu malam (16/07/25), untuk membahas percepatan pembangunan hunian murah bagi masyarakat di wilayahnya.

Pertemuan tersebut difokuskan pada usulan percepatan program perumahan subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Bupati Delis menegaskan kesiapan Morowali Utara untuk menjadi daerah percontohan program tersebut.

“Morowali Utara memiliki kebutuhan hunian yang tinggi, terutama bagi ASN, buruh industri, dan nelayan. Kami siap mendukung penuh jika pemerintah pusat mengalokasikan program rumah subsidi di daerah kami,” ujar Delis usai pertemuan.

Keesokan harinya, Kamis (17/07/25), Bupati Delis melanjutkan agenda kunjungan kerja dengan mendatangi Kantor BP Tapera. Ia hadir bersama Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, dan Bupati Poso, Verna Inkiriwang. Mereka disambut langsung oleh Direktur Utama BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

Dalam pertemuan itu, dibahas lebih lanjut mekanisme pelaksanaan program KPR FLPP serta kesiapan daerah dalam menyediakan lahan dan data calon penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyatakan siap menindaklanjuti dengan segera.

“Dukungan dari kementerian dan BP Tapera sangat positif. Dalam waktu dekat tim teknis mereka akan langsung ke Morowali Utara untuk verifikasi lapangan,” kata Delis.

Program KPR FLPP merupakan salah satu skema pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk ASN, TNI/Polri, buruh, nelayan, serta sektor informal. Hingga pertengahan Juli 2025, BP Tapera mencatat realisasi pembangunan rumah subsidi telah mencapai 129.774 unit secara .

Selain mendorong program KPR bersubsidi, Pemkab Morut juga mengusulkan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu, sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup warga.

Langkah proaktif ini menunjukkan komitmen Pemkab Morowali Utara dalam mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. (KB/*)