JAKARTA,netiz.id — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil. Hal ini disampaikan dalam Webinar Benchmarking Strategi Menuju SAKIP A dan AA yang digelar pada Selasa (29/07/25).
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, mengatakan bahwa peningkatan nilai SAKIP tidak hanya bertujuan memenuhi target penilaian semata, tetapi harus mampu memastikan setiap program dan kegiatan yang dilakukan berdampak langsung bagi masyarakat.
“SAKIP A menunjukkan satuan kerja yang memiliki tata kelola baik, pemanfaatan anggaran yang efisien dan efektif, serta menghasilkan data dan informasi yang andal. Hasil dari kegiatan itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Deni Santo.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2024, sejumlah indikator kinerja kementerian menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di antaranya indikator perencanaan pembangunan dengan nilai 1,91 dari bobot maksimal 2, serta indikator pelaksanaan anggaran yang mencapai skor 1,86.
Sementara untuk indeks pelayanan publik dan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, masing-masing mencatat nilai 1,43 dan 1,3 dari bobot maksimal 1,5.
Lebih lanjut, Deni Santo menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, pelaksanaan sistem akuntabilitas ini harus dimulai dari rencana strategis yang diturunkan dalam bentuk perjanjian kinerja. Mekanisme pengukuran yang jelas, pemanfaatan data kinerja, serta pelaporan hasil yang terukur menjadi aspek penting dalam sistem ini.
“Pengukuran kinerja harus menggambarkan seberapa jauh outcome tercapai dan seberapa efisien anggaran digunakan untuk menghasilkan dampak,” tambahnya.
Webinar tersebut dibuka oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Deni Prasetyo. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa SAKIP bukan hanya kewajiban administratif, melainkan cerminan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.
“Melalui webinar ini, kita ingin mendorong praktik baik dan memperkuat implementasi SAKIP agar pekerjaan lebih terarah, terukur, dan yang terpenting memberikan dampak nyata,” ujar Deni Prasetyo. (KB/*)
