PALU,netiz.id — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido menerima audiensi dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sulawesi Tengah di ruang kerjanya, Kamis (17/04/25). Pertemuan tersebut membahas persoalan distribusi energi yang dinilai masih timpang di wilayah ini.
Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Hiswana Migas Sulteng, Muhammad Abdulkadir Badjamal, yang hadir bersama sejumlah pengurus. Dalam pertemuan itu, Abdulkadir menyampaikan keprihatinannya terhadap ketimpangan alokasi LPG bersubsidi dan solar yang diterima Sulawesi Tengah.
Menurutnya, minimnya kuota menyebabkan terjadinya ketergantungan pasokan dari daerah lain. Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Morowali yang mengalami lonjakan kebutuhan LPG seiring pertumbuhan pendatang yang signifikan. Namun, penyaluran kuota belum didasarkan pada data yang akurat dan terkini.
“Morowali bahkan mencatat over-kuota hingga lebih dari 50 persen dibanding jatah wilayah lain. Kota Palu juga mengalami penurunan kuota secara terus-menerus, padahal kelangkaan yang terjadi bukan semata karena distribusi, melainkan persoalan alokasi yang tidak sesuai dengan realita di lapangan,” ujar Abdulkadir.
Selain LPG, ia juga menyoroti distribusi solar yang semakin diperketat di Kota Palu. Ia menduga maraknya mafia BBM yang menyalurkan solar ke sektor industri menjadi penyebab utama ketatnya pengawasan, yang juga berdampak ke sejumlah kabupaten lainnya.
Hiswana Migas meminta dukungan pemerintah provinsi untuk mengajukan penambahan kuota BBM, khususnya solar, berdasarkan realisasi kebutuhan pada tahun sebelumnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan bahwa pihaknya telah lebih dulu mengambil langkah strategis dengan menemui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah komitmen BPH Migas untuk membangun Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Poso.
“Kami sudah menghadap langsung ke BPH Migas, dan mereka sudah berkomitmen untuk membangun SPPBE di Poso. Ini langkah awal untuk memperkuat infrastruktur distribusi energi kita,” ujar Gubernur.
Anwar juga menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Ia menilai komunikasi dan advokasi dari daerah ke pemerintah pusat selama ini masih belum optimal.
“Kita harus membangun komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, begitu pun sektor swasta. Ini saatnya duduk bersama memperjuangkan kebutuhan energi masyarakat Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha migas dalam mengatasi kelangkaan energi serta menciptakan sistem distribusi yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. (*)
