PALU,netiz.id — Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan tata ruang tidak boleh dimaknai sebagai sikap anti-investasi. Menurutnya, justru investasi yang berkualitas adalah investasi yang taat terhadap regulasi, terutama dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Anwar dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, yang berlangsung di Gedung Wanita Bidarawasia, Kamis (10/07/25). Forum tersebut dihadiri Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, serta sejumlah kepala daerah regional Sulawesi dan Papua Barat Daya.
“Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Kita tidak anti-investasi, tapi investasi yang masuk harus tunduk pada aturan yang berlaku,” tegas Anwar Hafid.
Ia menekankan bahwa pembangunan dan investasi tidak boleh mencederai hak-hak masyarakat maupun merusak lingkungan. Untuk itu, ia menginstruksikan percepatan penetapan RDTR di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah sebagai fondasi utama dalam perencanaan ruang dan penerbitan izin usaha.
“Kita tidak bisa mengorbankan tata ruang hanya karena mengejar investasi. Aturan ini harus menjadi pijakan utama demi pembangunan yang berkelanjutan,” sambungnya.
Gubernur Anwar juga menyampaikan bahwa tantangan pembangunan di kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi, masih besar, khususnya dalam aspek ketimpangan infrastruktur. Oleh karena itu, RDTR menjadi sangat penting sebagai alat kendali arah pembangunan yang merata dan adil.
Ia berharap melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah dapat melahirkan komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara dorongan investasi dan tertib tata ruang.
“Saya yakin, jika kita disiplin dalam penataan ruang, kawasan timur Indonesia akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Mutiara Indonesia akan lahir dari sini,” tutupnya optimis. (KB/*)
