Senin, 8 Juni 2026
Berita  

Seleksi JPT Pratama Donggala 2026 Resmi Dibuka, 24 Peserta Lolos Administrasi

Pemkab Donggala
Suasana pembukaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 di Hotel Rama, Palu, Selasa (3/3/2026), yang dihadiri jajaran pejabat dan peserta seleksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala. FOTO: Prokopim Setda Donggala

PALU,netiz.id — Pemerintah Kabupaten Donggala resmi memulai Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026, Selasa (03/03/26). Pembukaan seleksi dilakukan Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan mewakili Bupati Donggala Vera Elena Laruni di Hotel Rama, Palu.

Pelaksanaan Seleksi JPT Pratama Donggala 2026 ini menjadi langkah strategis Pemkab Donggala dalam memastikan pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara transparan, objektif, dan berbasis sistem merit.

Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Rustam Efendi selaku Ketua Panitia Seleksi menjelaskan, proses pendaftaran telah diumumkan secara terbuka sejak 13–28 Februari 2026 melalui kanal daring, termasuk aplikasi ASN Karier.

“Dari total 30 pendaftar, 24 orang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi. Enam lainnya tidak memenuhi ketentuan administrasi,” jelasnya.

Tahapan seleksi terdiri atas:

  • Administrasi dan rekam jejak (20 persen)
  • Kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui assessment center (25 persen)
  • Kompetensi teknis berupa penulisan makalah (20 persen)
  • Wawancara (35 persen)

Seleksi manajerial dan sosial kultural digelar 3–4 Maret 2026 oleh tim asesor BKD Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara seleksi teknis berlangsung 6–7 Maret 2026, dengan hasil akhir dijadwalkan diumumkan pada 9 Maret 2026.

Wakil Bupati menegaskan, proses ini harus bebas intervensi.

“Seleksi ini harus objektif dan transparan. Kita ingin jabatan pimpinan tinggi diisi oleh figur berkompeten, berintegritas, dan berkomitmen terhadap pelayanan publik,” tegasnya.

Melalui Seleksi JPT Pratama Donggala 2026, Pemkab Donggala menargetkan lahirnya pejabat profesional yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah. (KB/*)