JAKARTA,netiz.id — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, menjadi wadah strategis dalam memperkuat sinergi antar sekretariat DPRD provinsi di seluruh Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung pada 6–8 April 2026 tersebut dihadiri oleh 38 Sekretaris DPRD provinsi bersama ratusan pejabat struktural dan fungsional dari berbagai daerah.
Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, turut ambil bagian dalam forum tersebut sebagai bentuk komitmen memperkuat tata kelola administrasi dan keuangan di lingkungan DPRD.
Rakernas II ASDEPSI mengusung tema penguatan peran sekretariat DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel guna mendukung kinerja DPRD yang berkualitas.
Sekwan DPRD Sulteng, Sadly menyampaikan bahwa tema tersebut dinilai sangat relevan di tengah tuntutan peningkatan transparansi, efisiensi anggaran, serta profesionalisme aparatur pemerintahan.
“Dalam Rakernas tersebut, para peserta membahas sejumlah isu penting seperti harmonisasi kebijakan dan regulasi, mitigasi risiko hukum, peningkatan kapasitas pimpinan DPRD, serta penguatan program kerja ASDEPSI,” ujarnya.
Ketua ASDEPSI dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakernas II menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi nasional antar sekretariat DPRD.
Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memperkuat peran sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung utama fungsi legislatif.
Selain menjadi ajang konsolidasi, Rakernas juga menjadi ruang berbagi praktik terbaik atau best practices antar sekretariat DPRD provinsi.
Dengan adanya pertukaran pengalaman dan inovasi, diharapkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD terhadap pimpinan dan anggota dewan dapat semakin meningkat.
Hasil Rakernas II ASDEPSI nantinya akan dituangkan dalam laporan dan rekomendasi yang menjadi pedoman bagi seluruh sekretariat DPRD provinsi dalam meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, administrasi, serta pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. (KB/*)
